Tata Kelola Ekspor DSI Diperkuat, Pelaku Usaha Tetap Pemilik Barang dan Kontrak Komersial Tetap Berjalan

EKSPRESPOST.COM – Bagaimana DSI mengetahui sebuah transaksi ekspor layak ditinjau lebih lanjut?

Apakah cukup dengan melihat harga dalam dokumen ekspor?

Atau justru jejak kapal, kualitas barang, pihak pembeli, hingga pembayaran harus dicocokkan sekaligus?

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan pengawasan ekspor berbasis rekonsiliasi data untuk mengidentifikasi potensi underinvoicing, transfer pricing, dan ketidaksesuaian DHE.

Direktur Legal dan Kepatuhan DSI Ivan Ferdiansyah Baely menjelaskan sistem tersebut bekerja dengan membandingkan sejumlah indikator transaksi, bukan hanya satu data.

Pendekatan ini penting karena DSI sejak awal dirancang memperkuat visibilitas transaksi ekspor komoditas strategis melalui integrasi data lintas lembaga.

Harga Ekspor Dibandingkan dengan Referensi Pasar Internasional

Salah satu sasaran pengawasan adalah underinvoicing, ketika harga yang dideklarasikan lebih rendah daripada harga pasar wajar.

DSI akan mencocokkan harga deklarasi pada PEB dengan referensi pemerintah dan referensi internasional.

“Untuk memitigasinya, DSI akan memvalidasi nilai transaksi, yakni membandingkan dokumen ekspor dengan acuan pasar dan merekonsiliasi harga, kuantitas, dan kualitas,” ujar Ivan.

Tonase dan Kualitas Barang Ikut Diverifikasi DSI

Pengawasan tidak berhenti pada angka harga karena volume dan kualitas juga dapat memengaruhi nilai transaksi ekspor.

DSI akan membandingkan tonase dengan sertifikat surveyor serta settlement tujuan untuk memastikan kuantitas yang dilaporkan konsisten.

Untuk kualitas, grade deklarasi akan dibandingkan dengan sertifikat surveyor dan hasil settlement di negara tujuan.

Jejak Kapal dan Afiliasi Menjadi Petunjuk Transfer Pricing

Potensi transfer pricing diperiksa ketika transaksi ekspor kepada pihak terafiliasi menggunakan harga di bawah nilai pasar wajar.

“Mitigasi yang kami lakukan adalah pemeriksaan harga transaksi pihak terafiliasi, mengidentifikasi transaksi pihak berelasi, dan membandingkan harga terhadap acuan pasar,” kata Ivan.

DSI juga membandingkan consignee dalam PEB dengan data beneficial ownership serta tujuan ekspor dengan jejak kapal aktual.

Nilai Faktur dan DHE Direkonsiliasi Untuk Mendeteksi Anomali

DHE menjadi indikator berikutnya yang diperiksa untuk mengetahui konsistensi antara nilai ekspor akhir dan pembayaran yang diterima.

“Pendekatan mitigasi yang DSI lakukan adalah merekonsiliasi nilai faktur akhir terhadap DHE dan catatan pembayaran serta mengidentifikasi anomali yang terjadi,” ujar Ivan.

Mekanisme tersebut menempatkan integrasi data sebagai fondasi pengawasan, dengan platform DSI terhubung ke tujuh kementerian dan lembaga.

Tiga Komoditas Strategis Menjadi Fokus Tahap Awal DSI

Pada tahap awal, pengawasan DSI mencakup batu bara, CPO, dan ferroalloy dengan nilai ekspor gabungan hampir Dolar AS70 miliar.

DSI sebelumnya menargetkan platform tata kelola ekspor mulai beroperasi pada 1 September 2026 untuk mengonsolidasikan data ekspor dan kontrak komersial.

Penguatan tersebut berlangsung dalam konteks kebijakan ekspor satu pintu yang diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan mendeteksi pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya.****