KPK Kembali Tahan Pejabat Bea Cukai, BCW Desak Evaluasi Reformasi DJBC Menjelang Deadline September 2026

EKSPRESPOST.COM – Apa yang sebenarnya harus berubah di Bea Cukai setelah kembali muncul kasus korupsi yang melibatkan pejabat DJBC?

Bisakah pemerintah menjadikan September 2026 sebagai pembuktian bahwa reformasi tidak berhenti pada penindakan dan pergantian kebijakan?

Seperti apa rapor yang harus dibuka kepada publik agar keberhasilan reformasi Bea Cukai dapat dinilai secara objektif?

Kasus Baru Pejabat DJBC Membuka Kembali Evaluasi Reformasi

KPK menahan Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda pada Rabu, (26/8/2026) dalam pengembangan perkara dugaan korupsi.

Gatot diduga menerima Rp3,25 miliar dan perkara tersebut berkaitan dengan rangkaian kasus kepabeanan sebelumnya.

Sejumlah pejabat DJBC telah terseret dalam perkara sebelumnya sehingga BCW meminta pemerintah memperdalam evaluasi kelembagaan.

Sekretaris Eksekutif BCW, Eko Teguh Wiyono, menyebut September 2026 harus menjadi momentum evaluasi serius.

“September sudah di depan mata, publik berhak mengetahui ukuran keberhasilan pembenahan yang selama ini dijanjikan,” ujar Eko TW.

Menurut BCW, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa pembenahan internal masih berlangsung.

Pemerintah Diminta Membuktikan Perubahan Melalui Indikator

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan perbaikan DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak masih terus dilakukan.

Purbaya berharap penyelewengan semakin berkurang menuju nol di tengah proses pembenahan dua institusi tersebut.

BCW menghargai sikap pemerintah, tetapi menilai komitmen harus diterjemahkan menjadi indikator yang bisa diuji masyarakat.

Eko mengatakan ukuran reformasi tidak boleh semata-mata menggunakan jumlah penindakan sebagai indikator keberhasilan.

“Kalau dikatakan sudah membaik, buka indikator dan datanya kepada publik,” kata Eko TW.

Pemerintah sebelumnya juga memperkuat penindakan terhadap impor ilegal sebagai bagian dari pengawasan kepabeanan.

Penindakan Barang Ilegal Harus Berjalan Bersama Pencegahan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan pada Selasa, (11/8/2026), pembenahan institusi mulai menunjukkan hasil.

Salah satu perkembangan yang disampaikan adalah peningkatan penindakan terhadap barang ilegal menjelang tenggat evaluasi September 2026.

Namun BCW meminta pemerintah melihat persoalan dari sisi pencegahan, bukan hanya hasil penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Eko mempertanyakan apakah pengawasan internal mampu mencegah keterlibatan aparat dalam praktik penyimpangan kepabeanan.

“Pertanyaannya juga harus dibalik: mengapa pelanggaran masih terjadi, apakah ada keterlibatan orang dalam,” ujar Eko TW.

Digitalisasi menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat DJBC, termasuk penerapan penuh CEISA 4.0 melalui tahapan terbaru.

Rapor September Harus Mengukur Fungsi dan Risiko DJBC

BCW meminta evaluasi September mencakup efektivitas pengawasan impor-ekspor dan pemberantasan penyelundupan secara menyeluruh.

Aspek lain yang perlu diukur adalah integritas SDM, pencegahan korupsi, under-invoicing, barang kena cukai ilegal, pelayanan, dan kontribusi penerimaan.

Mekanisme distribusi target penerimaan juga telah diperbarui untuk memperkuat monitoring dan evaluasi pencapaian target kepabeanan serta cukai.

“September jangan hanya menjadi deadline politik yang kemudian lewat begitu saja,” tegas Eko TW.

Menurut BCW, kasus terbaru tidak otomatis berarti seluruh pegawai Bea Cukai bermasalah.

Namun kasus berulang dinilai perlu dibaca sebagai alarm untuk menguji kelemahan sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.

BCW juga menilai pilihan membubarkan atau mempertahankan DJBC tidak boleh diputuskan tanpa kajian objektif.

Fungsi kepabeanan tetap diperlukan untuk menjaga perbatasan ekonomi, mengawasi arus barang, dan mengamankan penerimaan negara.

Evaluasi Independen Disiapkan untuk Menguji Reformasi Bea Cukai

BCW akan menyiapkan kajian independen menggunakan data penerimaan, penindakan, kasus korupsi, impor-ekspor, barang ilegal, pengendalian internal, dan digitalisasi.

Organisasi tersebut juga mendorong KPK melanjutkan pengembangan perkara kepabeanan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum.

Eko mengatakan pemerintah harus melihat apakah kasus terbaru merupakan persoalan individu atau menunjukkan kelemahan sistemik.

“Kalau persoalannya sistemik, jawabannya juga harus sistemik,” kata Eko TW.

BCW menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk membubarkan maupun mempertahankan DJBC tanpa dasar objektif.

Fokus utama BCW adalah memastikan fungsi kepabeanan dan cukai berjalan bersih, profesional, transparan, serta mampu menjaga uang negara.

“Kalau reformasi berhasil, tunjukkan datanya; kalau tidak berhasil, pemerintah jangan takut melakukan perubahan yang fundamental,” tutup Eko TW.****