BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh

EKSPRESPOST.COM – Benarkah 64,2 persen penduduk Indonesia tergolong miskin?

Mengapa angka tersebut jauh melampaui catatan BPS sebesar 8,07 persen?

Jika sama-sama membahas kemiskinan Indonesia, bagaimana publik harus membaca kedua angka tersebut?

Jawabannya terletak pada garis kemiskinan yang digunakan, bukan sekadar jumlah penduduk yang dihitung.

Angka 64,2 Persen Merupakan Proyeksi dengan Standar Internasional

Bank Dunia memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per kapita per hari pada 2026.

Angka tersebut tercantum dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026 dan merupakan proyeksi, bukan statistik nasional BPS.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi menjelaskan bahwa standar tersebut berasal dari Bank Dunia.

“Nilainya ditetapkan berdasarkan standar kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas,” ujar Nashrul.

Standar itu terutama digunakan untuk membandingkan kondisi antarnegara sehingga cakupan penduduk yang berada di bawah ambang tersebut dapat lebih besar.

Garis Kemiskinan Bank Dunia Berbeda dengan Standar Nasional

Bank Dunia menggunakan US$8,30 berdasarkan PPP 2021 untuk negara berpendapatan menengah atas.

Selain garis tersebut, Bank Dunia menggunakan US$3 per kapita per hari untuk kemiskinan ekstrem dan US$4,20 bagi negara berpendapatan menengah bawah.

PPP membuat nilai tersebut berbeda dari hasil penghitungan menggunakan kurs rupiah terhadap Dolar AS secara langsung.

Konsep tersebut memperhitungkan perbedaan daya beli sehingga standar yang digunakan dapat diterapkan dalam perbandingan lintas negara.

Data Bank Dunia sendiri menggunakan data survei rumah tangga dari lembaga statistik pemerintah dan departemen Bank Dunia.

BPS Hitung Kemiskinan Berdasarkan Kebutuhan Dasar

Berbeda dari Bank Dunia, BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs dalam mengukur kemiskinan nasional.

Pendekatan tersebut menghitung kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia.

Kebutuhan makanan mengacu pada konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari berdasarkan pola konsumsi rumah tangga.

Kebutuhan nonmakanan mencakup tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

BPS menggunakan Susenas untuk memperoleh data pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat dalam menghitung garis kemiskinan.

Pengukuran dilakukan dua kali setahun sehingga perubahan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam statistik nasional.

BPS Catat 22,93 Juta Penduduk Miskin pada Maret 2026

BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,43 juta orang dibanding September 2025 dan berkurang 0,92 juta orang dibanding Maret 2025.

Garis kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per kapita per bulan pada periode tersebut.

Rata-rata garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan berdasarkan penjelasan BPS yang dikutip detikFinance.

Perbedaan kebutuhan masyarakat antarprovinsi serta kabupaten/kota juga diperhitungkan melalui tingkat harga dan pola konsumsi.

Karena itu, garis kemiskinan nasional tidak berupa satu standar global yang diterapkan seragam kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Bank Dunia Akui Statistik Nasional Relevan untuk Kebijakan Domestik

Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan nasional tetap relevan untuk menilai kemiskinan dalam konteks kebijakan suatu negara.

BPS juga menegaskan angka 64,2 persen tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti angka kemiskinan nasional Indonesia.

Dengan demikian, penyebutan angka 64,2 persen tanpa konteks berisiko menimbulkan persepsi bahwa pemerintah mencatat mayoritas penduduk Indonesia sebagai warga miskin.

Padahal, angka tersebut menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah standar internasional US$8,30 berbasis PPP 2021.

Sementara itu, angka 8,07 persen menunjukkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional berdasarkan metode BPS.

Kedua statistik tersebut dapat digunakan bersamaan selama pembaca memahami standar dan tujuan pengukurannya.**.**