BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh
- account_circle Tim EkspresPost
- calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
- visibility 18
- print Cetak
BPS menegaskan angka kemiskinan Indonesia 64,2 persen versi Bank Dunia tidak berarti 64,2 persen penduduk secara resmi dikategorikan miskin. (Dok. Kreasi Dola AI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
-
Garis kemiskinan nasional BPS mencapai Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026.
-
Garis kemiskinan makanan tercatat Rp499.886, sedangkan komponen bukan makanan sebesar Rp169.349 per kapita.
-
BPS menggunakan data Susenas untuk mengukur pengeluaran dan pola konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia.
EKSPRESPOST.COM – Benarkah 64,2 persen penduduk Indonesia tergolong miskin?
Mengapa angka tersebut jauh melampaui catatan BPS sebesar 8,07 persen?
Jika sama-sama membahas kemiskinan Indonesia, bagaimana publik harus membaca kedua angka tersebut?
Jawabannya terletak pada garis kemiskinan yang digunakan, bukan sekadar jumlah penduduk yang dihitung.
Angka 64,2 Persen Merupakan Proyeksi dengan Standar Internasional
Bank Dunia memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per kapita per hari pada 2026.
Angka tersebut tercantum dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026 dan merupakan proyeksi, bukan statistik nasional BPS.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi menjelaskan bahwa standar tersebut berasal dari Bank Dunia.
“Nilainya ditetapkan berdasarkan standar kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas,” ujar Nashrul.
Standar itu terutama digunakan untuk membandingkan kondisi antarnegara sehingga cakupan penduduk yang berada di bawah ambang tersebut dapat lebih besar.
Garis Kemiskinan Bank Dunia Berbeda dengan Standar Nasional
Bank Dunia menggunakan US$8,30 berdasarkan PPP 2021 untuk negara berpendapatan menengah atas.
Selain garis tersebut, Bank Dunia menggunakan US$3 per kapita per hari untuk kemiskinan ekstrem dan US$4,20 bagi negara berpendapatan menengah bawah.
PPP membuat nilai tersebut berbeda dari hasil penghitungan menggunakan kurs rupiah terhadap Dolar AS secara langsung.
Konsep tersebut memperhitungkan perbedaan daya beli sehingga standar yang digunakan dapat diterapkan dalam perbandingan lintas negara.
Data Bank Dunia sendiri menggunakan data survei rumah tangga dari lembaga statistik pemerintah dan departemen Bank Dunia.
BPS Hitung Kemiskinan Berdasarkan Kebutuhan Dasar
Berbeda dari Bank Dunia, BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs dalam mengukur kemiskinan nasional.
Pendekatan tersebut menghitung kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia.
Kebutuhan makanan mengacu pada konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari berdasarkan pola konsumsi rumah tangga.
Kebutuhan nonmakanan mencakup tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
BPS menggunakan Susenas untuk memperoleh data pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat dalam menghitung garis kemiskinan.
Pengukuran dilakukan dua kali setahun sehingga perubahan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam statistik nasional.
BPS Catat 22,93 Juta Penduduk Miskin pada Maret 2026
BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Jumlah tersebut turun 0,43 juta orang dibanding September 2025 dan berkurang 0,92 juta orang dibanding Maret 2025.
Garis kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per kapita per bulan pada periode tersebut.
Rata-rata garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan berdasarkan penjelasan BPS yang dikutip detikFinance.
Perbedaan kebutuhan masyarakat antarprovinsi serta kabupaten/kota juga diperhitungkan melalui tingkat harga dan pola konsumsi.
Karena itu, garis kemiskinan nasional tidak berupa satu standar global yang diterapkan seragam kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Bank Dunia Akui Statistik Nasional Relevan untuk Kebijakan Domestik
Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan nasional tetap relevan untuk menilai kemiskinan dalam konteks kebijakan suatu negara.
BPS juga menegaskan angka 64,2 persen tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti angka kemiskinan nasional Indonesia.
Dengan demikian, penyebutan angka 64,2 persen tanpa konteks berisiko menimbulkan persepsi bahwa pemerintah mencatat mayoritas penduduk Indonesia sebagai warga miskin.
Padahal, angka tersebut menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah standar internasional US$8,30 berbasis PPP 2021.
Sementara itu, angka 8,07 persen menunjukkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional berdasarkan metode BPS.
Kedua statistik tersebut dapat digunakan bersamaan selama pembaca memahami standar dan tujuan pengukurannya.**.**
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Ringkasan tanya-jawab berdasarkan isi artikel.
01Apa inti peristiwa yang diberitakan dalam “BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh”?
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi menjelaskan bahwa standar tersebut berasal dari Bank Dunia. “Nilainya ditetapkan berdasarkan standar kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas,” ujar Nashrul.
02Siapa pihak utama yang disebut dalam “BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh”?
Data Bank Dunia sendiri menggunakan data survei rumah tangga dari lembaga statistik pemerintah dan departemen Bank Dunia.
03Kapan peristiwa dalam “BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh” terjadi?
Angka tersebut tercantum dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026 dan merupakan proyeksi, bukan statistik nasional BPS.
04Di mana peristiwa dalam “BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh” berlangsung?
Perbedaan kebutuhan masyarakat antarprovinsi serta kabupaten/kota juga diperhitungkan melalui tingkat harga dan pola konsumsi.
05Mengapa perkembangan dalam “BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh” terjadi?
Karena itu, garis kemiskinan nasional tidak berupa satu standar global yang diterapkan seragam kepada seluruh masyarakat Indonesia.
06Bagaimana proses atau peristiwa dalam “BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh” berlangsung?
Garis Kemiskinan Bank Dunia Berbeda dengan Standar Nasional Bank Dunia menggunakan US$8,30 berdasarkan PPP 2021 untuk negara berpendapatan menengah atas.
07Apa dampak yang disebutkan dalam “BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh”?
PPP membuat nilai tersebut berbeda dari hasil penghitungan menggunakan kurs rupiah terhadap Dolar AS secara langsung.
08Angka penting apa yang disebut dalam “BPS Ungkap Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia Mencapai 64,2 Persen, Berbeda Jauh”?
Angka 64,2 Persen Merupakan Proyeksi dengan Standar Internasional Bank Dunia memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per kapita per hari pada 2026.
Penulis Tim EkspresPost
Tim redaksi Ekspres Post menyajikan berita nasional, ekonomi, bisnis, politik, hukum, lifestyle, entertainment, sport, nusantara dan internasional dengan mengutamakan akurasi serta kepentingan pembaca.
