Sengketa Pendidikan Gibran di MK, Dalil Pemohon, Dokumen Penyetaraan, dan Agenda Sidang Berikutnya

EKSPRESPOST.COM – Bagaimana dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka menjadi dasar sengketa pencalonan yang baru diajukan hampir dua tahun setelah Pilpres 2024?

Apa yang sebenarnya dipersoalkan pemohon mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut?

Dan mengapa aturan KPU tentang dokumen pendidikan ikut menjadi bagian dari perkara?

Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran Menjadi Titik Utama Permohonan Sengketa di MK

Mahkamah Konstitusi pada Senin, (21/9/2026) memeriksa permohonan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Para pemohon terdiri atas KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Mereka mendalilkan adanya persoalan administratif terkait bukti pemenuhan pendidikan minimal SLTA atau sederajat yang menjadi syarat pencalonan berdasarkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Pemohon Mempersoalkan Dasar Terbitnya Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan

Menurut permohonan yang disampaikan ke MK, surat keterangan penyetaraan tamat SMK Gibran disebut tidak pernah diperkuat dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menjadi dokumen pendukung penyetaraan.

Denny menyebut surat keterangan penyetaraan tersebut baru diperoleh pemohon pada 2026 setelah adanya proses di Komisi Informasi Publik.

Ia mengatakan dokumen tersebut diterima secara resmi melalui PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 16 April 2026 setelah putusan KIP dibacakan pada 11 Maret 2026.

Aturan KPU 2023 Ikut Dipersoalkan dalam Sengketa Pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka

Pemohon juga menyoroti Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi kandidat yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.

Menurut Denny, ketentuan tersebut berbeda dengan regulasi Pilpres 2009, 2014, dan 2019 serta dipersoalkan karena disebut tidak tercantum dalam draf uji publik maupun RDP Komisi II DPR pada September 2023.

“Syarat calon presiden dan/atau wakil presiden pada Pasal 169 huruf a sampai huruf t (UU Pemilu) bersifat kumulatif bukan alternatif itu artinya dia wajib dipenuhi semuanya, imperatif,” kata Denny Indrayana.

MK Akan Mendengar Jawaban dari Pihak KPU dan Keterangan Bawaslu pada Sidang Lanjutan

Para pemohon meminta MK menyatakan pencalonan Gibran cacat hukum sejak awal, mendiskualifikasinya, membatalkan keputusan KPU terkait pencalonan, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Mereka juga meminta MPR menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah putusan MK.

“Gibran tidak bisa menggunakan Pasal 7a karena yang bersangkutan sedari awal tidak pernah memenuhi syarat pendidikan. Sehingga yang dilakukan adalah pembatalan sebagai calon wakil presiden atau diskualifikasi,” ujar Denny.

MK selanjutnya menjadwalkan sidang pada Rabu, (23/9/2026) pukul 19.00 WIB untuk mendengarkan jawaban KPU, keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait.

Persoalan dokumen pendidikan kini menjadi bagian dari sengketa PHPU yang sedang diperiksa MK, sementara posisi KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait akan didengar dalam persidangan lanjutan.****