Memuat tanggal... Kirim Rilis
Langsung ke konten
Kamis, 24 Sep 2026
Trending
Beranda » Hukum » Pemeriksaan Bos Tempo Scan Buka Pendalaman Baru KPK dalam Kasus Silmy Karim dan Dugaan Tawaran Jet Pribadi

Pemeriksaan Bos Tempo Scan Buka Pendalaman Baru KPK dalam Kasus Silmy Karim dan Dugaan Tawaran Jet Pribadi

  • account_circle Tim EkspresPost
  • calendar_month
  • visibility 5
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.


INFO EKSPRES
Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat.

  1. Hasil pemeriksaan dan pendalaman berikutnya akan menentukan fakta hukum terkait dugaan pemberian tersebut.

  2. KPK masih menguji bukti mengenai dugaan aliran uang dan penawaran fasilitas jet pribadi kepada Silmy Karim.

  3. Pemeriksaan bos Tempo Scan menambah perkembangan baru dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan layanan keimigrasian.

EKSPRESPOST.COM – Seberapa jauh aliran uang dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA menyeret pihak swasta?

Mengapa KPK kini memeriksa bos Tempo Scan terkait dugaan pemberian hingga Rp500 juta?

Apakah tawaran jet pribadi kepada Silmy Karim menjadi bagian lain yang sedang ditelusuri penyidik?

KPK memperluas pendalaman perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA dengan memeriksa Executive Chairman Tempo Scan Group Handojo S Muljadi.

Handojo diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 22 September 2026, setelah sebelumnya KPK menetapkan Silmy Karim dan tujuh orang lain sebagai tersangka.

Pemeriksaan itu kemudian mengungkap materi baru berupa dugaan pemberian uang Rp50 juta hingga Rp500 juta serta penawaran fasilitas jet pribadi kepada Silmy.

Dugaan Pemberian Uang Hingga Rp500 Juta Kini Didalami KPK Bersama Tawaran Jet Pribadi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan pemberian uang tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik setelah memeriksa Handojo.

“Penyidik masih terus mendalami,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, ketika ditanya mengenai dugaan penawaran fasilitas jet pribadi kepada Silmy.

KPK belum menyatakan bahwa uang tersebut merupakan suap atau memastikan fasilitas jet pribadi telah diterima Silmy karena proses penyidikan masih berlangsung.

Perkara Utama Berkaitan Dengan Dugaan Pungutan Pengurusan Izin Tinggal WNA

Kasus ini berawal dari OTT KPK pada Juni 2026 yang mengungkap dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Imipas.

KPK kemudian menetapkan delapan tersangka pada 4 Juni 2026, termasuk Silmy yang pernah menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023–2024.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga uang yang terkumpul selama 2022–2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar dan diterima melalui tunai, transfer, serta mekanisme layering atau perantara.

KPK Sebut Rp145,5 Miliar Dikumpulkan Dan Didistribusikan Secara Berkala

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, “Sekurang-kurangnya nilai atau nominalnya adalah Rp145,5 miliar.”

Setyo juga menjelaskan bahwa uang tersebut kemudian dibagikan secara mingguan, termasuk kepada Silmy Karim berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK.

“Salah satunya kepada saudara SK ini, yang diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu,” ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Pemeriksaan Handojo Menambah Arah Baru dalam Pengembangan Kasus Silmy Karim

Handojo diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi sehingga status tersebut perlu dibedakan dari status tersangka dalam perkara yang sedang ditangani KPK.

Penyidik kini harus mengurai hubungan antara dugaan pemberian uang, penawaran jet pribadi, pihak yang menjadi perantara, serta perkara pengurusan izin tinggal WNA.

Hingga Rabu, 23 September 2026, KPK masih menyatakan pendalaman berlangsung dan belum menyampaikan kesimpulan final mengenai dugaan fasilitas jet pribadi maupun pemberian uang tersebut.****

FAQ SEPUTAR ARTIKEL

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ringkasan tanya-jawab berdasarkan isi artikel.

01Apa inti peristiwa yang diberitakan dalam “Pemeriksaan Bos Tempo Scan Buka Pendalaman Baru KPK dalam Kasus Silmy Karim dan Dugaan…”?

Handojo diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 22 September 2026, setelah sebelumnya KPK menetapkan Silmy Karim dan tujuh orang lain sebagai tersangka.

02Siapa pihak utama yang disebut dalam “Pemeriksaan Bos Tempo Scan Buka Pendalaman Baru KPK dalam Kasus Silmy Karim dan Dugaan…”?

Dugaan Pemberian Uang Hingga Rp500 Juta Kini Didalami KPK Bersama Tawaran Jet Pribadi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan pemberian uang tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik setelah memeriksa Handojo. “Penyidik masih terus mendalami,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, ketika ditanya mengenai dugaan penawaran fasilitas jet pribadi kepada Silmy.

03Kapan peristiwa dalam “Pemeriksaan Bos Tempo Scan Buka Pendalaman Baru KPK dalam Kasus Silmy Karim dan Dugaan…” terjadi?

Perkara Utama Berkaitan Dengan Dugaan Pungutan Pengurusan Izin Tinggal WNA Kasus ini berawal dari OTT KPK pada Juni 2026 yang mengungkap dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Imipas.

04Mengapa perkembangan dalam “Pemeriksaan Bos Tempo Scan Buka Pendalaman Baru KPK dalam Kasus Silmy Karim dan Dugaan…” terjadi?

KPK belum menyatakan bahwa uang tersebut merupakan suap atau memastikan fasilitas jet pribadi telah diterima Silmy karena proses penyidikan masih berlangsung.

05Bagaimana proses atau peristiwa dalam “Pemeriksaan Bos Tempo Scan Buka Pendalaman Baru KPK dalam Kasus Silmy Karim dan Dugaan…” berlangsung?

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga uang yang terkumpul selama 2022–2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar dan diterima melalui tunai, transfer, serta mekanisme layering atau perantara.

06Angka penting apa yang disebut dalam “Pemeriksaan Bos Tempo Scan Buka Pendalaman Baru KPK dalam Kasus Silmy Karim dan Dugaan…”?

KPK kemudian menetapkan delapan tersangka pada 4 Juni 2026, termasuk Silmy yang pernah menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023–2024.

FAQ disusun dari informasi yang tersedia dalam artikel.

Penulis

Tim redaksi Ekspres Post menyajikan berita nasional, ekonomi, bisnis, politik, hukum, lifestyle, entertainment, sport, nusantara dan internasional dengan mengutamakan akurasi serta kepentingan pembaca.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Persidangan Sengketa Bank OCBC Dimulai, Nasabah Lansia Ajukan Gugatan Rp4,6 Miliar atas Kredit Rp1 Miliar

    Persidangan Sengketa Bank OCBC Dimulai, Nasabah Lansia Ajukan Gugatan Rp4,6 Miliar atas Kredit Rp1 Miliar

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 14
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 Posisi Bank OCBC masih menunggu jawaban dalam persidangan karena tanggapan substantif belum disampaikan kepada publik. 02 Pengadilan akan menguji bukti dan dalil para pihak mengenai pencairan kredit Rp1 miliar serta perpindahan dana tersebut. 03 Perkara Syahwan menunjukkan sengketa transaksi digital dapat […]

  • Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Warga Pesisir Selat Sunda Diminta Waspada Tanpa Panik dan Tetap Tenang

    Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Warga Pesisir Selat Sunda Diminta Waspada Tanpa Panik dan Tetap Tenang

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 23
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 Masyarakat diminta waspada tanpa panik dan menjadikan kanal resmi pemerintah sebagai rujukan utama. 02 Pemantauan tetap diperketat karena aktivitas vulkanik, sebaran abu, kondisi laut, dan keselamatan penerbangan saling berkaitan. 03 Aktivitas terbaru Gunung Anak Krakatau belum menunjukkan indikasi tsunami berdasarkan evaluasi […]

  • Modal Ventura Harus Diperkuat untuk Dorong UMKM dan Ekonomi Berkelanjutan

    Modal Ventura Harus Diperkuat untuk Dorong UMKM dan Ekonomi Berkelanjutan

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Menurut Aulia, pengawasan OJK terhadap perusahaan modal ventura telah dilakukan sejak tahap awal melalui fit and proper test terhadap calon pihak utama.

  • MBG Capai Realisasi Anggaran Rp139,77 Triliun, BGN Jelaskan Target Penerima dan Pembenahan Tata Kelola

    MBG Capai Realisasi Anggaran Rp139,77 Triliun, BGN Jelaskan Target Penerima dan Pembenahan Tata Kelola

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 16
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 Perkembangan berikutnya akan menunjukkan bagaimana sisa anggaran digunakan dalam keberlanjutan program MBG. 02 Sisa anggaran tersebut berada di tengah proses perluasan penerima, pemutakhiran data, dan pengetatan standar SPPG. 03 Program MBG masih memiliki sekitar Rp79 triliun anggaran belum terealisasi hingga 16 […]

  • Menakar 30 Kebijakan Prabowo untuk Kelas Menengah, Apa Dampaknya terhadap Pengeluaran dan Kualitas Hidup

    Menakar 30 Kebijakan Prabowo untuk Kelas Menengah, Apa Dampaknya terhadap Pengeluaran dan Kualitas Hidup

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 13
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 Daftar 30 kebijakan mencakup bantuan sosial, rekening berbasis NIK, perlindungan anak digital, dan pelabelan nutrisi. 02 Pemerintah merencanakan rekening berbasis NIK bagi warga yang memasuki usia 17 tahun dengan saldo awal sekitar Rp50.000. 03 Kebijakan visa Schengen multiple-entry hingga lima tahun […]

  • SK 198 Kadin Indonesia Dipersoalkan, Ahli Soroti Prosedur Pergantian Caretaker Kadin Jabar dalam Persidangan

    SK 198 Kadin Indonesia Dipersoalkan, Ahli Soroti Prosedur Pergantian Caretaker Kadin Jabar dalam Persidangan

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 26
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 Ahli hukum tata negara menilai SK 198 Kadin Indonesia berpotensi cacat prosedural jika tak mengikuti aturan organisasi. 02 Pergantian Caretaker Kadin Jabar dari Agung Suryamal ke Taufan Eko Nugroho menjadi sorotan persidangan. 03 Sengketa Kadin Jabar berlanjut di PN Bandung melalui […]

expand_less