Memuat tanggal... Kirim Rilis
Rabu, 14 Okt 2026
Trending
Beranda » Ekonomi » Kasus Pailit PT Dua Kuda Indonesia Picu Kekhawatiran soal Kepastian Hukum Investasi

Kasus Pailit PT Dua Kuda Indonesia Picu Kekhawatiran soal Kepastian Hukum Investasi

  • account_circle Tim EkspresPost
  • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
  • visibility 36
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Telegraf – Kasus kepailitan yang menjerat PT Dua Kuda Indonesia, anak usaha perusahaan publik asal Tiongkok Zanyu Technology Group Co., Ltd., menjadi perhatian karena dinilai berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan produk turunan kelapa sawit itu sebelumnya diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, pihak perusahaan menilai kondisi operasional maupun keuangan masih sehat sehingga memilih menempuh berbagai upaya hukum.

Kuasa hukum PT Dua Kuda Indonesia dari ATS Law Firm, Achmad Taufan Soedirdjo, mengatakan perusahaan hingga kini masih memiliki kemampuan menjalankan kegiatan usaha, termasuk aktivitas produksi dan ekspor.

“Klien kami adalah perusahaan yang sehat, solvent, dan masih beroperasi secara normal. Kami memandang seluruh proses hukum harus memberikan kepastian dan perlindungan terhadap dunia usaha,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, perkara tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan satu perusahaan, tetapi juga menjadi perhatian investor asing yang menilai kepastian hukum sebagai salah satu faktor utama sebelum menanamkan modal di Indonesia.

Taufan menilai, apabila penyelesaian sengketa kepailitan tidak memberikan kepastian hukum, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi pelaku usaha internasional terhadap iklim investasi nasional.

“Jangan sampai hukum kita menjadi penilaian negatif bagi dunia internasional. Indonesia membutuhkan investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia juga menyebut putusan kepailitan tersebut sempat berdampak pada sentimen pasar terhadap induk usaha PT Dua Kuda Indonesia yang tercatat di bursa saham Tiongkok.

Selain berdampak pada aspek investasi, perkara tersebut juga dinilai menyangkut keberlangsungan operasional perusahaan dan nasib lebih dari 1.060 pekerja yang bergantung pada aktivitas pabrik.

Menurut pihak perusahaan, mekanisme going concern selama proses kepailitan menjadi penting agar kegiatan produksi tetap berjalan sehingga nilai perusahaan tidak menurun dan kepentingan seluruh pihak tetap terlindungi.

“Operasional perusahaan perlu tetap berjalan agar nilai aset tidak tergerus dan kepentingan pekerja maupun para kreditur dapat terlindungi,” ujar Taufan.

Sejumlah pekerja juga telah beberapa kali menggelar aksi damai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka berharap perusahaan tetap dapat beroperasi selama proses hukum berlangsung sehingga lapangan pekerjaan tetap terjaga.

Kalangan pelaku usaha menilai penyelesaian perkara kepailitan secara transparan dan berkeadilan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI).

Hingga berita ini ditulis, proses hukum perkara kepailitan PT Dua Kuda Indonesia masih berlangsung dan belum berkekuatan hukum tetap. Seluruh pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Penulis

Tim redaksi Ekspres Post menyajikan berita nasional, ekonomi, bisnis, politik, hukum, lifestyle, entertainment, sport, nusantara dan internasional dengan mengutamakan akurasi serta kepentingan pembaca.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Ungkap Pendapatan Danantara Naik 400 Persen, Audit Resmi Disiapkan

    Presiden Prabowo Ungkap Pendapatan Danantara Naik 400 Persen, Audit Resmi Disiapkan

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Presiden Prabowo ungkap pendapatan Danantara naik 400 persen dalam setahun. Laporan keuangan konsolidasi akan diaudit BPK untuk jamin transparansi.

  • Akses Data Kripto DJP Semakin Terstruktur, SE-9/PJ/2026 Atur Permintaan Informasi dari PJAK Pelapor CARF

    Akses Data Kripto DJP Semakin Terstruktur, SE-9/PJ/2026 Atur Permintaan Informasi dari PJAK Pelapor CARF

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 55
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 SE-9/PJ/2026 memperjelas akses data sekaligus menekankan pentingnya perlindungan informasi keuangan. 02 Informasi yang diterima DJP dari PJAK Pelapor CARF wajib dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perpajakan. 03 Pengelolaan data juga harus mengikuti standar pengamanan serta ketentuan dalam perjanjian internasional. EKSPRESPOST.COM – Mengapa […]

  • Bareskrim Geledah Toko Emas Cikini, Bongkar Dugaan Jaringan Penyelundupan Emas Ilegal Menuju Tiongkok

    Bareskrim Geledah Toko Emas Cikini, Bongkar Dugaan Jaringan Penyelundupan Emas Ilegal Menuju Tiongkok

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 40
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 Bareskrim Polri menggeledah toko emas di Cikini terkait dugaan jaringan penyelundupan emas ilegal ke Tiongkok. 02 Lokasi tersebut diduga berkaitan dengan kegiatan produksi dan pemurnian emas sebelum diselundupkan ke luar negeri. 03 Penyidik masih memburu sejumlah pihak, termasuk GCZ yang diduga […]

  • DJP Tetapkan 230 Platform Digital Pemungut PPN, SPP-TDLN Mulai Berlaku Sejak 10 September 2026

    DJP Tetapkan 230 Platform Digital Pemungut PPN, SPP-TDLN Mulai Berlaku Sejak 10 September 2026

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 21
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 DJP telah menunjuk 230 platform digital global sebagai pemungut PPN PMSE di Indonesia hingga September 2026. 02 YouTube, YouTube Music, Spotify, dan platform digital internasional lainnya masuk dalam daftar pemungut PPN. 03 SPP-TDLN mulai diterapkan 10 September 2026 untuk memperluas basis […]

  • Rusal Siapkan Investasi Hilirisasi Bauksit Kalimantan, Pemerintah Tunggu FS Sebelum Buka Nilai Proyek

    Rusal Siapkan Investasi Hilirisasi Bauksit Kalimantan, Pemerintah Tunggu FS Sebelum Buka Nilai Proyek

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 33
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 Perizinan proyek hilirisasi bauksit korporasi Rusia Rusal di Kalimantan disebut hampir memasuki tahap final. 02 Rusal akan mengolah bauksit menjadi alumina melalui kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri. 03 Nilai investasi serta mitra lokal belum diungkap karena pemerintah masih menunggu […]

  • Bank Jakarta Tinggalkan Pola Sponsor, Bangun Ekosistem Digital Bersama Persija

    Bank Jakarta Tinggalkan Pola Sponsor, Bangun Ekosistem Digital Bersama Persija

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Tim EkspresPost
    • visibility 28
    • 0Komentar

    INFO EKSPRES Ringkasan inti berita untuk membantu pembaca memahami fakta terpenting dengan cepat. 01 Bank Jakarta memperluas kemitraannya dengan Persija Jakarta dari sekadar sponsor menjadi mitra strategis dengan mengintegrasikan layanan keuangan digital ke seluruh ekosistem klub. 02 Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk kemitraan jangka panjang yang tidak […]

expand_less