Industri Keuangan Hadapi Tekanan Global, Sinergi Kebijakan Jadi Penopang Stabilitas

Telegraf – Industri jasa keuangan nasional menghadapi tekanan yang semakin kompleks seiring tingginya ketidakpastian ekonomi global. Gejolak geopolitik, meningkatnya proteksionisme perdagangan, hingga volatilitas nilai tukar menjadi tantangan utama yang harus dihadapi sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis DPMKP OJK, Aslan Lubis, mengatakan 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi industri jasa keuangan. Menurutnya, tekanan tidak hanya berasal dari kondisi global, tetapi juga dari dinamika ekonomi domestik yang membutuhkan respons kebijakan yang terkoordinasi.

Ia menjelaskan bahwa ketegangan geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, serta kebijakan proteksionisme sejumlah negara telah mengganggu rantai pasok global, terutama sektor energi. Kondisi tersebut memberi tekanan tambahan bagi Indonesia yang kini berstatus sebagai net importir minyak.

“Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi. Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi perekonomian nasional,” ujar Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut Aslan, besarnya tantangan tersebut tidak dapat dihadapi oleh satu lembaga saja. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, pelaku industri keuangan, dan dunia usaha menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ia menilai stabilitas sektor keuangan Indonesia hingga kini masih terjaga dengan baik berkat koordinasi kebijakan yang terus diperkuat. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan kebijakan fiskal pemerintah dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi.

Senada dengan itu, Ekonom Universitas Indonesia Telisa Falianty menilai harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus berjalan seimbang agar efektivitas kebijakan tetap terjaga.

Selain menjaga stabilitas makroekonomi, Telisa menyoroti tantangan pada sektor riil. Ia menilai pertumbuhan kredit masih terkonsentrasi pada korporasi besar, sementara penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan kredit modal kerja belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Di sisi lain, ia mengingatkan perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama terkait penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD), agar pelayanan publik tidak terganggu dan transmisi kebijakan ekonomi berjalan optimal.

Sementara itu, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menekankan pentingnya penerapan strategi lindung nilai (hedging) oleh korporasi dan lembaga keuangan di tengah tingginya volatilitas pasar.

Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah akibat meningkatnya risiko global dapat dikelola melalui berbagai instrumen lindung nilai yang telah tersedia di industri perbankan, seperti Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), FX Swap, FX Option, Cross Currency Swap, dan Interest Rate Swap.

“Instrumen hedging menjadi bagian penting dalam menjaga nilai aset dan investasi pelaku usaha dari risiko fluktuasi nilai tukar,” ujar Piter.

Dari sisi industri perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menyatakan tetap melihat peluang pertumbuhan pembiayaan di tengah tingginya ketidakpastian global. Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan perseroan mengedepankan keseimbangan antara ekspansi bisnis, kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko.

Menurut Bob, strategi tersebut diarahkan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional melalui pembiayaan sektor-sektor produktif, termasuk sektor perumahan dan program prioritas pemerintah.

Ia menambahkan, BSI juga memperkuat dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp444 miliar yang dialokasikan untuk 296 dapur MBG di berbagai daerah.

Para pembicara dalam forum tersebut sepakat bahwa ketahanan industri keuangan nasional sangat bergantung pada sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta pengawasan sektor keuangan yang adaptif. Dengan koordinasi yang kuat, industri jasa keuangan diharapkan mampu menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, dan tetap menjadi motor pendukung pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.Versi ini lebih menonjolkan arah industri keuangan sebagai fokus utama, sementara isu nilai tukar, fiskal, moneter, dan strategi perbankan ditempatkan sebagai konteks yang mendukung narasi utama.