Profil Nusron Wahid Disorot KPK, 4 Orang Kepercayaannya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon

EKSPRESPOST.COM – Bagaimana perjalanan Nusron Wahid dari wartawan hingga menjadi Menteri ATR/BPN ketika empat orang yang disebut dekat dengannya ditetapkan sebagai tersangka?

Seberapa jauh penyidikan KPK berkembang setelah OTT terkait dugaan suap HGB Summarecon?

Dan berapa nilai kekayaan Nusron yang tercatat dalam LHKPN ketika namanya kembali menjadi perhatian publik?

Karier Nusron Berawal dari Kampus dan Dunia Jurnalistik

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid lahir di Kudus pada 12 Oktober 1973 dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di wilayah tersebut.

Ia kemudian kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dengan bidang Ilmu Sejarah.

Semasa mahasiswa, Nusron aktif dalam Senat Mahasiswa UI, memimpin Majalah Kampus Suara Mahasiswa UI, serta mendirikan Forum Ilmiah Kajian Islam.

Ia kemudian memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor pada 2011.

Sebelum aktif dalam politik, Nusron bekerja sebagai wartawan Harian Bisnis Indonesia pada 1995-1999.

Ia juga pernah menjadi peneliti, dosen UI, Staf Ahli Kementerian BUMN, serta Staf Ahli Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Karier organisasinya meliputi Ketua Umum PMII 2000-2003, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor 2011-2016, dan Wakil Ketua Umum PBNU 2022-2024.

Di politik, Nusron terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar pada Pemilu 2004 dan kembali memperoleh kursi pada periode berikutnya.

Ia kemudian menjadi Kepala BNP2TKI pada 2014-2019 sebelum dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada Senin, (21/10/2024).

Kekayaan Rp22,76 Miliar Tercatat dalam LHKPN Terbaru

LHKPN periodik 2025 yang disampaikan pada Kamis, (26/03/2026), mencatat harta bersih Nusron sebesar Rp22.762.598.724.

Komponen terbesar berasal dari 23 tanah dan bangunan di Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang Selatan, dan Kudus.

Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut mencapai Rp16.944.912.556.

Nusron juga melaporkan kendaraan senilai Rp1.776.377.000, harta bergerak lainnya Rp397.610.000, serta surat berharga Rp650.796.198.

Kas dan setara kas tercatat Rp4.092.902.970 dalam laporan tersebut.

Jika seluruh komponen dijumlahkan sebelum utang, nilainya mencapai Rp23.862.598.724.

Setelah dikurangi utang Rp1,1 miliar, kekayaan bersih Nusron tercatat Rp22.762.598.724.

Dengan penyidikan yang masih berlangsung, status hukum Nusron tetap berbeda dari delapan tersangka yang telah ditetapkan KPK.

Nusron Menyatakan Menghormati Proses Hukum KPK

Nusron memberikan tanggapan pada Jumat, (18/09/2026), setelah beberapa hari menjadi perhatian menyusul OTT di kementeriannya.

“Kami ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum,” kata Nusron.

Ia juga menyatakan siap membantu proses penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Dalam kesempatan lain pada hari yang sama, Nusron mengaku belum mengetahui detail perkara yang sedang ditangani KPK.

“Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa),” kata Nusron.

Nusron juga berharap perkara tersebut dapat menjadi momentum pembenahan pelayanan di internal kantor pertanahan agar tata kelolanya semakin baik.

Sementara itu, KPK masih mengembangkan perkara melalui pemeriksaan, penggeledahan, serta analisis dokumen dan perangkat elektronik.

OTT ATR/BPN Membuka Babak Baru Pengusutan Kasus Pertanahan

KPK melakukan OTT di kawasan Jabodetabek pada Senin, (14/09/2026), terkait dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

Pada Selasa, (15/09/2026), KPK mengumumkan delapan tersangka dari operasi tersebut dan menahan mereka untuk 20 hari pertama.

Para tersangka mencakup pejabat ATR/BPN, pihak swasta, politikus, serta mantan kepala daerah yang disebut berkaitan dengan perkara.

KPK menduga Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Nusron.

“KPK menduga empat dari delapan tersangka merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Penyebutan tersebut merupakan konstruksi penyidikan KPK dan tidak berarti Nusron telah berstatus tersangka.

Penyidikan Meluas dari Kementerian Hingga Kantor Summarecon

KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN pada Kamis, (17/09/2026), untuk mencari bukti terkait perkara.

Ruangan sejumlah direktur jenderal dan direktorat terkait diperiksa, sementara ruangan Nusron tidak termasuk lokasi yang digeledah.

Sehari berikutnya, Jumat, (18/09/2026), penyidik menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur.

Dari lokasi tersebut, KPK menyita dokumen sertifikat HGB, dokumen keuangan, dan barang bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah.

Rumah Lampri di Bekasi juga digeledah pada Jumat, (18/09/2026), setelah penggeledahan kantor Summarecon.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan rumah Lampri berkaitan dengan penyidikan perkara yang sama.

“Petang ini, tim penyidik beranjak melanjutkan penggeledahan di rumah tersangka LMP (Lampri) yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat,” kata Budi.

KPK juga sedang mendalami dugaan setoran Rp10 miliar kepada Arif pada Senin, (07/09/2026), termasuk asal dana tersebut.****