Impor Kedelai Masih Diperlukan, Menko Zulhas Ungkap Alasan Harga Produksi Lokal Sulit Bersaing Secara Global

EKSPRESPOST.COM – Mengapa pemerintah tidak langsung mengejar swasembada kedelai meski Indonesia memiliki lahan pertanian dan pengalaman menanam komoditas tersebut?

Apa yang membuat kedelai menjadi salah satu komoditas paling sulit dilepaskan dari ketergantungan impor?

Dan apakah peningkatan produktivitas menjadi kunci agar swasembada kedelai tidak berujung pada lonjakan harga pangan?

Kedelai Menjadi Salah Satu Pekerjaan Rumah Swasembada

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Indonesia masih mengandalkan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Padahal, menurut Zulhas, Indonesia pernah berada dalam kondisi tidak perlu mengimpor kedelai.

“Kedelai itu kita pernah memang enggak impor. Saya dulu masih kecil menanam kedelai,” ujar Zulhas.

Ia mengatakan perubahan terjadi setelah negara-negara maju mengembangkan teknologi pertanian yang meningkatkan produktivitas kedelai.

Zulhas menyampaikan penjelasan tersebut dalam Peluncuran Buku Pangan Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, (04/09/2026).

Ketergantungan tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika pemerintah tengah mendorong swasembada pangan sebagai agenda strategis.

Teknologi Pertanian Menjadi Pembeda Produktivitas Kedelai

Menurut Zulhas, salah satu titik balik persaingan kedelai terjadi ketika negara maju mengembangkan rekayasa genetika.

“Kita mulai kalah setelah negara-negara maju mengembangkan apa namanya tuh rekayasa genetik,” kata Zulhas.

Ia menyebut produktivitas bibit lokal Indonesia rata-rata hanya sekitar satu ton kedelai per hektare.

Sementara itu, produktivitas kedelai di luar negeri dapat mencapai hingga sepuluh ton per hektare.

“Kita tanam kedelai di sini, dengan bibit kita itu 1 hektar, 1 ton,” ujar Zulhas.

Perbedaan produktivitas tersebut membuat produksi domestik menghadapi tekanan biaya ketika harus bersaing dengan kedelai dari luar negeri.

Pemerintah Menghindari Risiko Harga Pangan Terlalu Tinggi

Zulhas mengatakan pemerintah harus memperhitungkan kemampuan masyarakat membeli pangan ketika menentukan strategi produksi domestik.

Menurutnya, penggunaan bibit lokal dengan produktivitas rendah berpotensi membuat harga kedelai domestik tiga hingga empat kali lebih tinggi.

“Jadi kalau kita tanam kedelai kita itu, harga kita bisa 3-4 kali lipat,” ujar Zulhas.

Ia menilai kondisi tersebut tidak realistis jika membuat masyarakat kehilangan kemampuan membeli produk pangan berbahan kedelai.

“Enggak makan tempe kita kalau begitu,” imbuhnya.

Pemerintah pada Juni 2026 juga telah menyiapkan subsidi kedelai Rp2.000 per kilogram untuk tahap awal sekitar 250.000 ton melalui Bulog.

Swasembada Pangan Diprioritaskan Berdasarkan Kemampuan Produksi

Zulhas menjelaskan pemerintah memilih pendekatan bertahap untuk mengurangi ketergantungan impor pangan.

Beras dan jagung menjadi prioritas sebelum kebijakan diperluas kepada gula, garam, ikan, serta komoditas lainnya.

Strategi tersebut sejalan dengan capaian pemerintah yang sebelumnya melaporkan surplus beras serta swasembada jagung dan garam konsumsi.

Pada awal 2026, pemerintah juga menyatakan produksi pangan strategis akan terus ditingkatkan setelah target swasembada beras tercapai.

Dengan strategi bertahap, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya kepada komoditas yang paling siap terlebih dahulu.

Ketergantungan Impor Masih Menjadi Tantangan Pemerintah

Zulhas menggambarkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor melalui sejumlah komoditas pangan.

“Hampir semua makan kita ini impor kita ini,” kata Zulhas.

Ia menyebut impor beras Indonesia mencapai 4,5 juta ton pada 2024 dan kebutuhan daging sapi sekitar satu juta ekor per tahun.

Untuk kedelai, Zulhas menyebut Indonesia mengimpor sekitar empat juta dalam konteks kebutuhan yang disampaikannya.

Data tersebut memperlihatkan bahwa swasembada pangan membutuhkan proses panjang, bukan sekadar menghentikan impor.

Tantangan kedelai khususnya terletak pada peningkatan produktivitas, teknologi benih, efisiensi biaya, dan kemampuan menjaga harga tetap terjangkau.****