Suahasil Nazara Dihadapkan Tantangan Perluas Ekonomi Formal untuk Perkuat Tax Ratio dan Penerimaan Negara

EKSPRESPOST.COM – Mengapa pelaku usaha informal perlu didorong masuk ke ekonomi formal jika konsekuensinya adalah kewajiban pajak?

Apa manfaat yang harus diterima masyarakat agar formalisasi ekonomi tidak dipandang sebagai sekadar perluasan objek pajak?

Dan bagaimana strategi ini dapat memperbesar penerimaan negara tanpa menambah beban pada kelompok yang sama?

Perluasan Basis Pajak Dimulai dari Perluasan Ekonomi Formal Indonesia

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadapi tantangan memperkuat penerimaan negara dengan strategi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan tax ratio.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan struktur ekonomi ikut menentukan kemampuan pemerintah memperluas basis penerimaan negara.

“Kita sering memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal sebagian persoalannya adalah struktur ekonomi.”

“Basis pajak sulit membesar kalau basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” ujar Fakhrul, Selasa, (15/9/2026).

Pandangan tersebut menempatkan formalisasi ekonomi sebagai bagian penting dari strategi perpajakan, bukan sekadar agenda administratif pemerintah.

Digitalisasi dan Integrasi Data Bisa Memperluas Ekonomi Formal

Fakhrul menyebut digitalisasi transaksi dan integrasi data sebagai sejumlah langkah yang dapat membantu pemerintah memperluas basis ekonomi formal.

Peningkatan kepatuhan, akses keuangan, serta insentif bagi rumah tangga dan pelaku usaha juga dinilai diperlukan agar semakin banyak aktivitas ekonomi masuk dan bertahan dalam sistem formal.

Agenda tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap transformasi kebijakan dan administrasi pajak untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi digital.

Pelaku Ekonomi Perlu Mendapat Manfaat dari Formalisasi

Menurut Fakhrul, formalisasi ekonomi akan lebih efektif jika memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan pelaku usaha, bukan hanya meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memungut pajak.

“Formalisasi jangan hanya berarti pemerintah semakin mudah melihat dan memungut pajak.”

“Formalisasi harus memberikan sesuatu kembali: akses pembiayaan, perlindungan hukum, pasar yang lebih luas, layanan pemerintah yang lebih baik, dan biaya transaksi yang lebih rendah,” katanya.

Manfaat tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih positif antara kewajiban pajak dengan manfaat ekonomi yang diterima setelah masuk ke sistem formal.

Suahasil Perlu Memperluas Sumber Penerimaan Negara

Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin, (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa setelah sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.

Pada sisi fiskal, Kementerian Keuangan melaporkan APBN hingga Agustus 2026 tetap berada pada jalur yang terkendali dengan keseimbangan primer positif dan defisit yang masih terkendali.

Fakhrul menilai fokus jangka panjang harus diarahkan pada pertumbuhan basis ekonomi sehingga penerimaan dapat meningkat tanpa terus mengandalkan intensifikasi terhadap wajib pajak yang sudah berada dalam sistem.

“Strategi pajak yang berkelanjutan adalah membuat kuenya semakin besar dan semakin banyak aktivitas ekonomi masuk ke dalamnya,” tutur Fakhrul.

Dengan demikian, agenda penerimaan negara bukan hanya soal seberapa besar pajak dapat dipungut, tetapi juga seberapa luas aktivitas ekonomi dapat masuk ke sistem formal secara berkelanjutan.****