25 Merek Beras Fortifikasi Disorot Menteri Pertanian Amran, Ini Daftar Produk dan Fakta Pemeriksaan Pemerintah

EKSPRESPOST.COM – Mengapa beras yang dirancang membantu pemenuhan gizi kelompok rentan justru ditemukan pemerintah dijual hingga sekitar Rp57.000 per kilogram?

Bagaimana pemerintah menghitung dugaan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun setelah menemukan 25 dari 27 merek beras fortifikasi tidak memenuhi persyaratan?

Dan mengapa ketidaksesuaian kandungan vitamin dan mineral pada label kini berujung perintah penarikan produk, pencabutan izin, hingga proses hukum?

Harga menjadi salah satu sorotan utama dalam temuan pemerintah terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut harga tertinggi produk yang ditemukan mencapai sekitar Rp57.000 per kilogram.

Padahal, pemerintah menempatkan fortifikasi sebagai instrumen pemenuhan gizi yang antara lain ditujukan kepada kelompok masyarakat rentan.

Beras Fortifikasi Mahal Dinilai Tidak Lagi Menjangkau Kelompok Rentan

“Fortifikasi bukan untuk menggantikan beras premium,” kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa, (15/September/2026).

Menurut Amran, kelompok sasaran mencakup masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, balita, serta kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Karena itu, harga produk yang sangat tinggi dinilai pemerintah berpotensi membuat tujuan beras fortifikasi tidak tepat sasaran.

Selisih Harga Memunculkan Estimasi Kerugian Hingga Rp89 Triliun Konsumen

Data yang dipaparkan Amran menunjukkan rata-rata harga jual produk tersebut Rp23.385 per kilogram, sedangkan harga wajarnya disebut Rp13.689.

Dengan perhitungan tersebut, rata-rata selisih mencapai sekitar Rp9.695 per kilogram, sementara selisih pada produk tertentu disebut mencapai sekitar Rp44.000.

Pemerintah kemudian memperkirakan dugaan kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun, tetapi angka tersebut masih merupakan estimasi yang disampaikan Amran.

“Yang pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses,” kata Amran.

Dua Puluh Lima dari Dua Puluh Tujuh Merek Bermasalah

Pemerintah menguji 27 merek dan menyatakan 25 tidak memenuhi persyaratan, sedangkan dua merek lainnya disebut memenuhi persyaratan.

Daftarnya mencakup Idola Fortifikasi, Idola High Quality Whole Grain Rice, Idola Long Grain Rice, Ikan Mas Cupang, AAA Wijaya Kusuma, dan Cantik Manis.

Kemudian Penari Bangkok, tiga varian Topi Koki, HOK-1 Gohan, Maknyuss Pulen Gizi, tiga varian Anak Raja, PMS Induk Ayam, dan Sumo.

Nama lainnya ialah Rasvit, FS Nutri Rice, Pelikan, Rice Rojolele, Super Kepala Beras Premium 111, 111 Golden Number, Putri Koki, dan Wellfarm Beras Diabet.

Standar Fortifikasi Mengatur Kandungan Vitamin Hingga Mineral dalam Beras

Beras fortifikasi merupakan beras yang ditambahkan zat gizi mikro untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan penggunaannya diatur melalui standar tertentu.

SNI 9372:2025 menjadi acuan beras fortifikasi, sedangkan SNI 9314:2024 digunakan pemerintah sebagai acuan kernel beras fortifikan.

SNI 9372:2025 mengatur kandungan antara lain vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng dalam beras fortifikasi.

Bapanas sebelumnya melaporkan 93 persen sampel hasil pengawasan belum memenuhi persyaratan untuk mencantumkan klaim beras fortifikasi maupun beras diperkaya.

Satgas Pangan Melanjutkan Pembuktian Saintifik Melalui Pengujian Laboratorium Lanjutan

Penanganan perkara belum berhenti pada temuan pemerintah karena Satgas Pangan Polri akan melakukan pembuktian secara saintifik melalui pengujian laboratorium.

“Jadi pembuktian secara saintifik akan kita lakukan,” kata Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak.

Proses tersebut penting karena status 25 merek masih berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sesuai mekanisme penegakan hukum.

Hingga tahap ini, temuan pemerintah berfokus pada kesesuaian standar, mutu, kandungan gizi, label, harga, dan perlindungan konsumen.****