661,83 Hektare Terbakar di Kaltim, Kemenhut Tindak 3 Korporasi dan Perkuat Operasi Karhutla IKN Bersama Instansi

EKSPRESPOST.COM – Seberapa serius ancaman karhutla di Kalimantan Timur ketika pemerintah sampai memperkuat patroli, pemadaman udara, dan operasi modifikasi cuaca untuk melindungi IKN?

Mengapa tiga korporasi dengan konsesi terbakar hingga 661,83 hektare kini masuk dalam langkah penegakan hukum Kementerian Kehutanan?

Dan apakah pemadaman api saja cukup ketika pemerintah juga menuntut pemulihan kawasan terdampak?

Karhutla di Kalimantan Timur mendorong pemerintah memperkuat dua jalur penanganan sekaligus, yakni pemadaman di lapangan dan penegakan kewajiban pemegang konsesi.

Kementerian Kehutanan menindaklanjuti sanksi terhadap tiga PBPH yang arealnya terdampak kebakaran dengan total luas 661,83 hektare.

Langkah itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni setelah mengecek penanganan karhutla di kawasan IKN pada Senin, (14/9/2026).

Perlindungan IKN Menjadi Prioritas Pemerintah Dalam Penanganan Karhutla

Kemenhut mengerahkan BNPB, TNI, Polri, OIKN, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam operasi terpadu.

Operasi tersebut diarahkan untuk memastikan kebakaran tidak meluas menuju zona inti pemerintahan IKN.

Pemadaman dilakukan dari darat dan udara, termasuk menggunakan water bombing untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani pasukan darat.

Tiga Korporasi Memiliki Total Konsesi Hampir Enam Puluh Ribu Hektare

PT Puji Sempurna Raharja memiliki konsesi 14.605 hektare di Berau, dengan areal terbakar mencapai 82,26 hektare.

PT Diva Perdana Pesona mengelola 29.429 hektare di Kutai Timur, dengan area terbakar tercatat 48,57 hektare.

PT Inhutani I Tanah Grogot memiliki konsesi 15.336 hektare di Paser, dengan areal terbakar sekitar 531 hektare.

Areal Terbakar Terbesar Berada Pada Konsesi Inhutani I Tanah Grogot

Dari total 661,83 hektare yang terbakar, sekitar 531 hektare berada dalam konsesi PT Inhutani I Tanah Grogot di Kabupaten Paser.

Data tersebut menjadikan konsesi Inhutani I Tanah Grogot sebagai lokasi dengan luas areal terbakar terbesar di antara tiga PBPH tersebut.

Namun, luas areal terbakar tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana karena unsur pelanggaran tetap harus diperiksa aparat penegak hukum.

Raja Juli Tegaskan Penindakan Tidak Berhenti Pada Sanksi Administratif

Raja Juli menyatakan pemerintah akan menegakkan hukum terhadap korporasi yang dinilai memiliki kewajiban dalam pengendalian karhutla.

“Jadi hari ini, saya mengumumkan ada pembekuan izin usaha tiga perusahaan di Kalimantan Timur,” ujar Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan pemerintah juga memberlakukan paksaan pemulihan ekosistem atau lingkungan pada kawasan yang terdampak.

“Kalau memang ada indikasi pidana akan diteruskan oleh Gakkum Kemenhut dan juga Polda,” kata Raja Juli Antoni.

Hotspot Kaltim Meningkat Saat Pemerintah Memperkuat Operasi Terpadu

Kemenhut mencatat hotspot Kaltim meningkat dari 41 titik menjadi 44, kemudian 58, hingga mencapai 72 titik dalam beberapa hari.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan patroli, respons cepat, serta koordinasi lintas lembaga untuk mencegah kebakaran meluas.

Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama BNPB dan BMKG untuk membantu pengendalian karhutla di wilayah prioritas.

Pengawasan Konsesi Diperketat Memasuki Periode Rawan Kebakaran

Kemenhut sejak awal September telah meminta seluruh pemegang PBPH meningkatkan kesiapsiagaan karena kondisi cuaca kering meningkatkan risiko karhutla.

Raja Juli menekankan pemegang PBPH memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab menjaga areal kerjanya tetap aman dari kebakaran.

Pemerintah juga sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada sejumlah PBPH di Kalimantan Barat, menunjukkan penindakan korporasi menjadi bagian dari kebijakan pengendalian karhutla.

Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah kasus tiga PBPH Kaltim berhenti pada sanksi administratif atau berlanjut ke proses pidana.****