Kemendag Pertimbangkan Usulan Bulog Untuk DMO MinyaKita 100 Persen, Realisasi BUMN Hampir Separuh Nasional

EKPRESPOST.COM – Mengapa Bulog meminta seluruh DMO MinyaKita dialihkan melalui BUMN ketika hampir separuh distribusi sudah dikuasai jalur tersebut?

Apakah tambahan kuota BUMN benar-benar diperlukan untuk memperkuat pasokan nasional?

Di sisi lain, apakah perubahan menjadi 100 persen akan mengurangi ruang UMKM dan distributor yang selama ini menopang distribusi MinyaKita?

Hampir Separuh DMO MinyaKita Sudah Melalui BUMN Pangan

Distribusi DMO MinyaKita melalui BUMN Pangan terus berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah.

Data Kemendag per 21 Agustus 2026 mencatat realisasi DMO mencapai 914.847 ton dari ekspor produk minyak kelapa sawit.

Sebanyak 451.102 ton atau 49,31 persen telah disalurkan melalui BUMN Pangan, sedangkan 463.745 ton atau 50,69 persen melalui non-BUMN.

Realisasi tersebut terdiri atas 326.654 ton melalui Bulog dan 124.448 ton melalui ID FOOD.

Usulan Bulog Berangkat dari Target Penguatan Pasokan Nasional

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya telah mengirimkan usulan tertulis kepada Mendag.

“Kami sudah mengajukan secara tertulis kepada Pak Mendag untuk kenaikan DMO untuk BUMN,” kata Rizal.

Usulan tersebut meminta porsi penyaluran melalui BUMN Pangan ditingkatkan menjadi 100 persen dari realisasi DMO MinyaKita.

“Nah, kami tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan,” ujar Rizal.

Kemendag Menilai Distribusi Tidak Bisa Hanya Mengandalkan BUMN

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso belum menyetujui perubahan tersebut karena masih mempertimbangkan distributor UMKM yang terlibat.

“Karena juga banyak UMKM, distributor yang lain itu menjadi distributor MinyaKita,” kata Budi.

Budi menegaskan pemerintah masih mengamati dinamika distribusi sebelum menentukan kebijakan baru terkait usulan DMO 100 persen.

Menurut Budi, UMKM, Bulog, dan ID FOOD saat ini masih dapat berjalan bersama dalam distribusi MinyaKita.

Kebijakan DMO Memang Dirancang Memperkuat Peran BUMN Pangan

Permendag Nomor 43 Tahun 2025 memperbesar peran BUMN Pangan dalam tata kelola distribusi MinyaKita.

Aturan tersebut menetapkan minimal 35 persen realisasi DMO disalurkan melalui BUMN Pangan untuk memperkuat distribusi kepada masyarakat.

Kemendag mencatat realisasi distribusi BUMN bahkan telah mencapai sekitar 49,45 persen pada 10 April 2026.

Pada Mei 2026, Kemendag juga mencatat distribusi DMO melalui BUMN telah melebihi 50 persen dalam pemantauan pasar saat itu.

HET MinyaKita Tetap Rp15.700 Per Liter Secara Nasional

Di tengah pembahasan jalur distribusi, pemerintah masih mempertahankan Harga Eceran Tertinggi MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter.

Kemendag menyatakan fokus kebijakan adalah memperkuat distribusi melalui pasar rakyat dengan melibatkan Bulog dan ID FOOD.

Kemendag sebelumnya juga menyebut distribusi DMO melalui BUMN dapat melampaui batas minimum sepanjang didukung kesiapan pasokan.

Dengan demikian, usulan 100 persen BUMN masih menunggu keputusan pemerintah dan belum menggantikan skema distribusi yang berlaku.****