Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Diganti, Ini Fakta Polemik Danantara, Himbara dan 17+8 Sebelum Reshuffle

EKPRESPOST.COM – Bagaimana perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa selama sekitar satu tahun menjadi Menteri Keuangan sebelum akhirnya digantikan?

Mengapa sejumlah kebijakan ekonominya berulang kali menjadi perdebatan publik dan pelaku pasar?

Dan apa yang berubah setelah Suahasil Nazara mengambil alih posisi bendahara negara?

Purbaya Yudhi Sadewa mengakhiri masa jabatan sebagai Menteri Keuangan pada Senin, (14/09/2026), setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Pergantian tersebut menjadi babak baru pengelolaan fiskal pemerintahan Prabowo sekaligus mengakhiri periode sekitar satu tahun Purbaya memimpin Kementerian Keuangan.

Selama periode tersebut, sejumlah pernyataan dan kebijakan Purbaya menjadi sorotan, mulai dari 17+8, dana Himbara, hingga polemik Danantara.

Awal Jabatan Purbaya Langsung Dihadapkan Kontroversi Publik

Purbaya mulai menghadapi sorotan hanya sehari setelah pelantikannya ketika komentarnya mengenai tuntutan 17+8 memicu kritik.

Purbaya kemudian meminta maaf dan menyatakan bahwa maksud sebenarnya adalah banyak masyarakat mengalami kesulitan ketika kondisi ekonomi tertekan.

“Bukan sebagian kecil,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, ketika mengoreksi pernyataan sebelumnya di Istana Kepresidenan.

Ia kemudian menekankan pentingnya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tekanan masyarakat.

Polemik tersebut menjadi salah satu ujian komunikasi publik pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan.

Setelah itu, sorotan bergeser dari pernyataan pribadi menuju kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah.

Kebijakan Dana Himbara Menjadi Ujian Pengelolaan Likuiditas

Purbaya kemudian mendorong kebijakan penempatan dana pemerintah pada bank-bank Himbara dengan nilai awal Rp200 triliun.

Pemerintah menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong kredit agar aktivitas ekonomi meningkat.

Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan mengenai mekanisme pengelolaan kas pemerintah dan penggunaan SAL.

Pada perkembangan berikutnya, penempatan dana pemerintah di Himbara kembali menjadi instrumen kebijakan fiskal Purbaya pada 2026.

Reuters menyebut kebijakan injeksi likuiditas Purbaya sebagai salah satu pendekatan yang tidak biasa dan sempat menimbulkan friksi dengan bank sentral.

Di sisi lain, pemerintah mempertahankan argumentasi bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung aktivitas ekonomi.

Danantara Menjadi Isu Strategis Menjelang Pergantian

Pada Jumat, (28/08/2026), Purbaya menyatakan Danantara akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun kepada APBN 2026.

“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, ketika menjelaskan rencana tersebut.

Purbaya menyebut dana tersebut akan masuk sebagai PNBP lainnya dan membandingkannya dengan penerimaan dividen sebelumnya sekitar Rp90 triliun.

Polemik mengenai rencana tersebut muncul menjelang pergantian Purbaya dan menjadi bagian dari perhatian terhadap koordinasi kebijakan fiskal pemerintah.

Reuters kemudian mencatat adanya perdebatan mengenai klaim transfer keuntungan sovereign wealth fund tersebut dalam periode menjelang pergantian Menteri Keuangan.

Namun, tidak terdapat keterangan resmi Presiden yang menyatakan isu Danantara sebagai penyebab tunggal pencopotan Purbaya.

Suahasil Mengambil Alih Dengan Mandat Menjaga APBN

Setelah Purbaya diganti, Suahasil Nazara mengambil alih posisi Menteri Keuangan dengan pesan utama menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN.

Suahasil juga menegaskan pentingnya mempertahankan defisit anggaran di bawah batas 3 persen PDB sesuai ketentuan fiskal.

Purbaya sendiri mengatakan kepada Reuters bahwa dirinya kecewa, tetapi sebagian telah menduga akan diganti setelah muncul sejumlah perbedaan dengan pejabat lain.

Ia menyatakan tidak memiliki perbedaan kebijakan dengan Presiden Prabowo, meski mengakui adanya perbedaan dengan sejumlah pejabat lainnya.

Pergantian tersebut terjadi ketika Indonesia menghadapi tekanan fiskal dan perhatian investor, meskipun pertumbuhan ekonomi juga berada pada laju tercepat dalam sekitar tiga tahun.

Dengan demikian, perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan diwarnai kombinasi pertumbuhan ekonomi, kebijakan likuiditas, kontroversi komunikasi, serta perdebatan mengenai kredibilitas fiskal.

Rangkaian peristiwa tersebut menjadi latar belakang penting untuk memahami pergantian Purbaya, tanpa menyimpulkan bahwa salah satu kontroversi tertentu merupakan penyebab resmi reshuffle.****