Data BPS Ungkap Makin Banyak Daerah Tumbuh 6 Persen, Seberapa Realistis Target Ekonomi Indonesia 2027?

EKSPRESPOST.COM – Bisakah target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 benar-benar dicapai ketika pertumbuhan nasional masih berada di kisaran 5 persen?

Apakah kenaikan jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang tumbuh minimal 6 persen menunjukkan mesin ekonomi mulai bekerja lebih merata di berbagai wilayah?

Dan mampukah pemerintah mengubah pertumbuhan tinggi di daerah menjadi investasi, lapangan kerja, daya beli, serta kesejahteraan yang lebih luas?

Data Daerah Membuka Jalan Menuju Target Pertumbuhan Ekonomi Enam Persen

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan semakin banyak daerah mencatat pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen dalam dua tahun terakhir.

Pada triwulan I-2025, terdapat empat provinsi yang tumbuh 6 persen atau lebih, kemudian meningkat menjadi delapan provinsi pada triwulan I-2026.

Untuk periode semester I, jumlah provinsi yang tumbuh minimal 6 persen naik dari empat provinsi pada 2025 menjadi tujuh provinsi pada 2026.

Perkembangan lebih mencolok terlihat pada tingkat kabupaten/kota, dengan jumlah daerah tumbuh minimal 6 persen mencapai 118 pada triwulan I-2026.

Angka tersebut meningkat dari 101 daerah pada triwulan I-2025 dan 80 daerah pada triwulan I-2024.

Pada semester I, jumlah kabupaten/kota yang mencapai pertumbuhan minimal 6 persen juga naik dari 76 daerah pada 2025 menjadi 99 daerah pada 2026.

Sejumlah Provinsi Menunjukkan Tren Pertumbuhan Semakin Konsisten

Beberapa provinsi memperlihatkan kenaikan pertumbuhan triwulanan secara berkelanjutan sepanjang periode 2024 hingga 2026.

Gorontalo mencatat pertumbuhan 4,37 persen pada 2024, kemudian 6,08 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 7,68 persen pada 2026.

Kepulauan Riau bergerak dari 5,00 persen menjadi 5,16 persen, lalu mencapai 7,04 persen pada triwulan I-2026.

Sulawesi Selatan juga meningkat dari 4,82 persen menjadi 5,79 persen dan kemudian 6,88 persen pada periode yang sama.

Kalimantan Barat mencatat pola serupa, dari 4,98 persen menjadi 5,00 persen dan akhirnya 6,14 persen.

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan tinggi tidak hanya muncul di satu kawasan, meski belum otomatis membuktikan pemerataan kesejahteraan.

BPS sebelumnya mencatat ekonomi nasional triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sementara kontribusi Jawa masih mencapai 57,24 persen.

Kabupaten Kota Menjadi Penggerak Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kenaikan jumlah daerah dengan pertumbuhan minimal 6 persen juga terlihat dari sejumlah kabupaten dan kota dengan lonjakan sangat tinggi.

Halmahera Timur meningkat dari 5,64 persen pada 2024 menjadi 26,25 persen pada 2025 dan 32,87 persen pada 2026.

Rote Ndao naik dari 2,71 persen menjadi 6,19 persen, kemudian mencapai 15,68 persen pada triwulan I-2026.

Sinjai tumbuh dari 5,02 persen menjadi 5,32 persen dan kemudian 11,14 persen, sedangkan Pohuwato meningkat hingga 10,48 persen.

Gowa mencapai 9,05 persen, Tana Toraja 8,29 persen, Mempawah 8,25 persen, dan Kendal 7,86 persen pada triwulan I-2026.

Secara keseluruhan, jumlah kabupaten/kota yang tumbuh minimal 6 persen meningkat 47,5 persen dalam dua tahun berdasarkan perbandingan 2024 dan 2026.

Sebanyak 358 dari 514 kabupaten/kota atau hampir 70 persen juga mencatat pertumbuhan lebih tinggi pada triwulan I-2026 dibandingkan triwulan I-2024.

Target Prabowo Enam Persen Menuntut Pemerataan dan Produktivitas

Presiden Prabowo Subianto menetapkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo juga menyatakan keyakinan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 menuju target 8 persen pada 2029.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen,” ujar Prabowo.

Pemerintah juga menempatkan hilirisasi, industrialisasi, pembangunan desa, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas RAPBN 2027.

Dalam konteks tersebut, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih diposisikan pemerintah sebagai bagian dari upaya menggerakkan ekonomi rakyat hingga tingkat desa.

Namun, kenaikan pertumbuhan daerah belum dengan sendirinya membuktikan pemerataan kesejahteraan atau membuktikan seluruh program pemerintah menjadi penyebabnya.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tinggi tersebut bertahan, ditopang investasi dan industrialisasi, sekaligus menciptakan pekerjaan serta meningkatkan daya beli masyarakat.****