MBG Capai Realisasi Anggaran Rp139,77 Triliun, BGN Jelaskan Target Penerima dan Pembenahan Tata Kelola

EKSPRESPOST.COM – Mengapa BGN mencoret 1.653 satuan pendidikan ketika program MBG masih memiliki target jutaan penerima yang belum tercapai?

Apakah perubahan sasaran tersebut berkaitan dengan upaya mengalihkan layanan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan?

Dan bagaimana langkah tersebut berjalan ketika anggaran MBG telah mencapai Rp139,77 triliun serta ribuan dapur masih menjalani pengetatan standar higiene dan sanitasi?

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengubah peta sasaran Program Makan Bergizi Gratis ketika penyerapan anggaran telah mencapai Rp139,77 triliun.

Data tersebut mencerminkan 63,89 persen dari total pagu MBG sebesar Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (17/9/2026).

“Sampai dengan 16 September 2026 berdasarkan data aplikasi SAKTI, penyerapan anggaran program MBG tahun 2026 mencapai 63,89% atau sebesar Rp139,77 triliun dari total pagu Rp218,77 triliun, dengan sisa yang belum terealisasi sebesar Rp79 triliun,” kata Sudaryono.

Pemutakhiran Sasaran Mengubah Peta Penerima Program MBG

Dalam pemutakhiran data, BGN mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.

BGN menjelaskan mayoritas satuan pendidikan tersebut merupakan sekolah swasta bertaraf internasional dan sekolah yang telah mandiri secara finansial.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan sasaran MBG sesuai kriteria dan kebutuhan penerima manfaat.

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional.”

“Sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar Sudaryono.

BGN kemudian menyiapkan perluasan layanan ke wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.

Perluasan dilakukan bertahap berdasarkan prioritas wilayah serta pemetaan satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG.

Target Penerima Belum Tercapai Meski Anggaran Sudah Besar

Hingga 31 Agustus 2026, penerima manfaat MBG tercatat 56,99 juta orang dari target 74,56 juta penerima.

Realisasi tersebut mencapai sekitar 76,45 persen, dengan selisih sekitar 17,56 juta penerima dari target tahunan.

“Hal ini sejalan dengan realisasi penerima manfaat per 31 Agustus 2026 yang telah mencapai 76,46% atau sebanyak 56,99 juta dari target 74,56 juta penerima manfaat, dengan selisih 17,56 juta penerima manfaat,” tutur Sudaryono.

BGN menyatakan capaian penerima manfaat tersebut masih sementara karena proses penyesuaian data dan penguatan tata kelola masih berlangsung.

Karena periode pengukuran berbeda, angka anggaran 16 September tidak dapat dibaca sebagai capaian penerima pada tanggal yang sama.

BGN menyebut selisih penerima tersebut merupakan konsekuensi proses penguatan tata kelola, bukan tanda program MBG dihentikan.

Pengetatan SPPG Menyertai Perubahan Sasaran Penerima

Pada sisi layanan, BGN juga memperketat persyaratan bagi SPPG sebagai unit pelaksana penyedia makanan bergizi.

Sebanyak 1.276 SPPG dihentikan sementara pada 16 September karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.

Rinciannya mencakup 821 SPPG yang masih mendaftar, 447 SPPG yang telah mendaftar tetapi belum memenuhi syarat, dan delapan SPPG yang statusnya belum terkonfirmasi.

Langkah tersebut melanjutkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS pada 7 September 2026.

Dengan demikian, perluasan cakupan MBG berlangsung bersamaan dengan evaluasi terhadap kualitas dan kelayakan unit pelayanan.

BGN Memperkuat Pengawasan Melalui Penilaian dari Sekolah

BGN juga menyiapkan aplikasi rating untuk memperoleh masukan langsung dari sekolah mengenai layanan SPPG.

Melalui mekanisme tersebut, kepala sekolah nantinya dapat memberikan penilaian serta catatan terkait kualitas menu dan ketepatan waktu pengiriman.

“Nantinya kami akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak-Ibu kepala sekolah, seperti di Ojek Online, seperti di GoFood, yang kemudian Bapak-Ibu guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu,” ujar Sudaryono.

Penguatan pengawasan tersebut melengkapi langkah BGN dalam memperbaiki produksi, distribusi, konsumsi makanan, higiene, sanitasi, dan edukasi gizi.

Sementara itu, sekitar Rp79 triliun dari pagu MBG masih belum terealisasi hingga 16 September 2026.

Posisi tersebut membuat periode berikutnya menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana sisa anggaran diterjemahkan menjadi perluasan layanan dan perbaikan tata kelola.

Arah BGN saat ini menunjukkan perubahan sasaran penerima berjalan beriringan dengan upaya memperluas akses ke wilayah yang dinilai membutuhkan layanan lebih besar.****