SMRA Setelah OTT KPK: Saham Anjlok, Kasus HGB Bergulir, dan Investor Menunggu Kejelasan Korporasi

EKSPRESPOST.COM – Bagaimana pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor berkembang menjadi perkara OTT KPK?

Mengapa permintaan biaya Rp2 miliar kemudian berujung pada dugaan pemberian Rp1,5 miliar?

Dan bagaimana perkara yang menyeret Presiden Direktur Adrianto Pitojo Adhi tersebut memengaruhi saham SMRA serta perhatian investor terhadap korporasi?

Kasus yang menyeret Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi memasuki babak penting setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Adrianto ditangkap dalam OTT KPK pada Senin, (14/09/2026), bersama sejumlah pihak yang berkaitan dengan lingkungan ATR/BPN.

KPK menyebut operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Saham SMRA Tertekan Ketika Risiko Hukum Menjadi Perhatian

Dampak awal perkara terlihat pada pasar modal ketika saham SMRA turun 13,25% menjadi Rp288 pada Selasa, (15/09/2026).

Sebelumnya, saham tersebut sempat turun 6,02% menjadi Rp312 pada perdagangan sesi pertama.

Pada Rabu, (16/09/2026), saham SMRA mulai pulih dan berada di Rp296 pada penutupan sesi pertama.

Pergerakan tersebut menunjukkan pasar merespons perkembangan hukum secara cepat, meskipun arah jangka panjangnya belum dapat disimpulkan.

Korporasi masih perlu menghadapi proses hukum sekaligus menjaga operasional, penjualan dan kepercayaan pemegang saham.

Karena itu, perkembangan penyidikan KPK serta keterbukaan informasi SMRA menjadi faktor penting untuk melihat dampak lanjutan perkara HGB tersebut.

Sengketa Tanah Menjadi Latar Awal Pengurusan HGB Summarecon Bogor

Menurut konstruksi KPK, perkara tersebut bermula dari persoalan yang berkaitan dengan sertifikat HGB Summarecon.

Sejumlah sertifikat disebut mengalami pemblokiran setelah muncul persoalan hukum yang melibatkan pemilik atau ahli waris.

Pihak yang menjadi perantara Summarecon kemudian meminta bantuan agar proses pembukaan blokir dan pemecahan HGB dapat dilakukan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

“Peristiwa tertangkap ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB atau hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Budi.

KPK Mengungkap Permintaan Rp2 Miliar dan Pemberian Rp1,5 Miliar

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kemudian mengungkap konstruksi dugaan pemberian uang dalam perkara tersebut.

Menurut KPK, pihak perantara memperoleh informasi mengenai permintaan biaya pengurusan sebesar Rp2 miliar pada awal Agustus 2026.

Summarecon disebut hanya menyanggupi pemberian sebesar Rp1,5 miliar dalam proses tersebut.

“Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar,” kata Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.

KPK menyebut uang Rp1,5 miliar diserahkan Adrianto melalui perantara kepada Erwin pada 27 Agustus 2026.

Erwin kemudian disebut menyerahkan Rp200 juta dari jumlah tersebut kepada Sontang Coin Manurung.

Delapan Tersangka Ditahan dalam Perkara HGB Bogor

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka antara lain Lampri, I Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin dan Muhammad Fakhry.

KPK juga menyebut empat tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kedelapan tersangka kemudian ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait konstruksi perkara tersebut.****