Inklusi Masih 13,24 Persen, OJK Terus Dorong Literasi Keuangan Syariah

Telegraf – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia di tengah masih lebarnya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan pemanfaatan produk keuangan syariah.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang berlangsung pada 20–23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta. Kegiatan mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua” dengan melibatkan pelaku industri keuangan syariah dan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, penguatan keuangan syariah tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah transaksi. Menurutnya, industri juga harus mampu menghadirkan keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan,” kata Dicky saat membuka EKSiS 2026, Kamis (20/8/2026).

Dicky menilai pertumbuhan industri keuangan syariah harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan perluasan manfaat. Karena itu, keberhasilan industri tidak hanya diukur dari besarnya aset atau pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari sejauh mana produk dan layanan tersebut dapat menjangkau serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Industri keuangan harus tumbuh. Tapi tumbuh dengan manfaat yang makin meluas. Tumbuh dengan kualitas,” tegasnya.

Menurut Dicky, EKSiS 2026 diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat dari sekadar memperoleh pengetahuan menuju pemahaman, kemudian menentukan pilihan, hingga memiliki keyakinan dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

Kebutuhan tersebut semakin penting karena hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 13,24 persen.

Angka tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap persoalan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sektor tersebut perlu diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan kewirausahaan generasi muda.

“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Anis.

Anis menambahkan, pertumbuhan industri keuangan syariah harus dibarengi dengan penguatan tata kelola, prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, serta ruang yang lebih besar bagi inovasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menilai pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu diimbangi dengan peningkatan inovasi dan kualitas produk yang ditawarkan industri.

“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Farid.

Farid berharap keterlibatan LPS dalam EKSiS 2026 dapat memperluas edukasi keuangan syariah, khususnya kepada generasi muda dan pelaku UMKM, sehingga masyarakat semakin memahami manfaat dan risiko dalam menggunakan layanan keuangan.

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto menambahkan, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan informasi keuangan syariah.

“Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapan pun dan di mana pun,” kata Herizkianto.

EKSiS 2026 berlangsung selama empat hari dengan menghadirkan 34 booth Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah dan enam booth produk halal serta ekosistem syariah. Selain pameran, masyarakat dapat mengikuti berbagai sesi edukasi dan talkshow mengenai keuangan syariah.

OJK menegaskan penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah membutuhkan kolaborasi antara regulator, industri, pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pengembangan produk yang kompetitif, perluasan akses layanan, digitalisasi, serta edukasi berbasis komunitas diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.