Menakar 34 Agenda Transformasi Prabowo, Dari Kemandirian Pertahanan hingga Pangan, Energi dan Ekonomi

EKSPRESPOST.COM – Mengapa pemerintah Prabowo menempatkan kemandirian sebagai benang merah dari pertahanan sampai pangan dan energi?

Apa arti masuknya Rafale, A400M, kapal induk, Bank Emas dan B50 dalam perubahan strategi negara?

Dan apakah rangkaian kebijakan tersebut cukup untuk mengubah cara negara melayani masyarakat serta mengelola kekayaan nasional?

Alutsista Baru Mengubah Peta Kemampuan Pertahanan Indonesia

Modernisasi pertahanan menjadi salah satu wajah paling terlihat dari pemerintahan Prabowo melalui Rafale dan A400M yang kini memperkuat TNI AU.

Pada Senin, (18/05/2026), pemerintah menyerahkan enam Rafale, satu A400M MRTT, Falcon 8X dan sistem pertahanan pendukung kepada TNI.

TNI AL juga mempersiapkan Giuseppe Garibaldi sebagai kapal induk pertama Indonesia yang diarahkan mendukung operasi kemanusiaan dan penanganan bencana.

Sementara itu, Yonif Teritorial Pembangunan dikembangkan untuk menggabungkan tugas pertahanan dengan dukungan terhadap pembangunan dan penguatan ekonomi wilayah.

Presiden Prabowo Subianto menyebut penguatan alutsista sebagai “salah satu tonggak penambahan kekuatan” pertahanan nasional.

Kedaulatan Sumber Daya Didorong Melalui Penertiban dan Hilirisasi

Penertiban kawasan hutan menjadi salah satu agenda besar dengan penguasaan kembali jutaan hektare kawasan yang bermasalah.

Pada Mei 2026, Satgas PKH melaporkan penguasaan kembali 5,89 juta hektare kawasan perkebunan sawit dan penerimaan negara Rp10,27 triliun.

Pemerintah juga menekankan pendekatan hukum terhadap pihak yang menikmati atau membiarkan pelanggaran, bukan hanya pelaku lapangan.

Di sektor emas, Bank Emas menjadi instrumen baru agar emas domestik dapat disimpan, dikelola dan memberikan nilai tambah di Indonesia.

Efisiensi Anggaran Menjadi Instrumen Mengubah Cara Negara Bekerja

Pemerintah menempatkan pemeriksaan APBN secara lebih rinci, pemangkasan belanja tidak produktif dan konsolidasi pengadaan sebagai agenda efisiensi fiskal.

Belanja pengadaan pemerintah sekitar Rp1.200 triliun akan dikonsolidasikan dan berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp360 triliun.

PP 28/2025 juga menetapkan Service Level Agreement dalam perizinan serta menerapkan fiktif-positif secara bertahap.

Pada BUMN, pemerintah mendorong penutupan entitas tidak strategis dan mengarahkan dividen untuk investasi serta industrialisasi jangka panjang.

Pangan dan Energi Menjadi Ukuran Kemandirian Ekonomi

Pemerintah menyatakan delapan komoditas telah mencapai swasembada, sementara harga pembelian gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram.

Sebanyak 145 aturan distribusi pupuk dipangkas agar pupuk lebih cepat bergerak dari produsen menuju petani.

Penerapan B50 sejak 1 Juli 2026 disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan, “Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit,” dalam menjelaskan arah kemandirian energi nasional.

Pelayanan Publik Diperluas dari Desa Hingga Perkotaan

Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat dan revitalisasi fasilitas kesehatan menjadi instrumen kehadiran negara langsung kepada masyarakat.

Pemerintah menargetkan revitalisasi 10.000 puskesmas serta memperluas layanan kesehatan jantung dan peralatan medis di daerah.

Sekolah Rakyat menjangkau hampir 15.000 siswa hingga April 2026, sedangkan magang nasional 2026 ditargetkan melibatkan 150.000 peserta.

KAI menghadirkan Kereta Petani dan Pedagang serta Nusantara Explorer, sementara DTSEN digunakan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial.

Agenda lainnya mencakup lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, renovasi sekolah hingga 2029, papan pembelajaran digital dan perlindungan konsumen telekomunikasi.****