Skema Tadpole Pinjaman Daring Dibahas DPR dan Celios, Transparansi Cicilan Jadi Kunci Perlindungan Konsumen

EKSPRESPOST.COM – Mengapa konsumen harus menerima cicilan besar di awal ketika tujuan utama pinjaman daring adalah memperoleh dana saat membutuhkan?

Apakah pembayaran besar sejak awal harus menjadi kewajiban atau seharusnya pilihan peminjam?

Bagaimana industri dapat menjaga kesehatan bisnis sekaligus memastikan konsumen memahami bunga, biaya, dan konsekuensi pinjaman?

Hak Konsumen Memilih Skema Pembayaran Jadi Sorotan Utama

Skema Tadpole menjadi perhatian karena membuat cicilan pinjaman daring lebih besar pada awal periode dan menurun setelahnya.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai pola tersebut dapat membebani konsumen yang sedang membutuhkan dana.

“Borrower ketika meminjam ya sudah pasti karena tidak mempunyai uang di awal,” ujar Nailul Huda.

Karena itu, menurut Nailul, kemampuan membayar lebih besar pada awal periode seharusnya diberikan sebagai pilihan, bukan kewajiban.

Skema Tadpole Berbeda dengan Cicilan Merata Bagi Peminjam

Nailul memberikan ilustrasi pinjaman Rp1 juta dengan bunga Rp300 ribu yang dibayar dalam tiga kali angsuran.

Dalam skema Tadpole, pembayaran dapat dibuat Rp700 ribu pada awal periode, kemudian Rp400 ribu dan Rp200 ribu.

Pola tersebut membantu penyelenggara mempercepat pembayaran pokok, tetapi membuat beban peminjam lebih berat ketika pinjaman baru diterima.

Nailul menilai alternatifnya dapat berupa cicilan lebih merata atau mekanisme deposit yang digunakan ketika konsumen membutuhkan.

Transparansi Bunga dan Biaya Harus Mengikuti Perlindungan Konsumen

Nailul juga menekankan pentingnya transparansi bunga serta seluruh biaya pinjaman agar tidak ada komponen biaya yang tidak dipahami konsumen.

“AFPI harus searah dengan regulator. AFPI tentu tidak boleh bertindak melebihi regulator,” kata Nailul Huda.

Ia meminta konsumen memperoleh informasi jelas sekaligus hak memilih apakah akan melanjutkan atau menolak skema pinjaman yang ditawarkan.

Kebutuhan transparansi semakin relevan karena OJK mencatat total pembiayaan Pindar mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026.

Pertumbuhan Industri Harus Berjalan Bersama Perlindungan Konsumen

Harris Turino menilai persoalan Tadpole berkaitan dengan perlindungan konsumen dan integritas industri jasa keuangan.

“Menurut saya persoalan ini bukan semata-mata soal pinjaman online saja, tetapi persoalan ini adalah persoalan perlindungan konsumen dan integritas dari industri jasa keuangan,” tegas Harris Turino.

OJK mencatat pembiayaan Pindar kepada UMKM mencapai Rp35,12 triliun pada Juni 2026 atau sekitar 33,41 persen dari total pembiayaan.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga akses pembiayaan sekaligus memastikan produk tetap transparan, adil, dan mudah dipahami.

OJK juga mengimbau masyarakat menggunakan penyelenggara Pindar yang telah berizin sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

Dengan informasi lengkap dan pilihan yang jelas, konsumen dapat menilai kemampuan membayar sebelum mengambil keputusan finansial.****