Rusal Siapkan Investasi Hilirisasi Bauksit Kalimantan, Pemerintah Tunggu FS Sebelum Buka Nilai Proyek

EKSPRESPOST.COM – Bagaimana saldo rekening Bambang Suryadi bisa berkurang Rp6 juta melalui QRIS ketika ia mengaku tidak melakukan transaksi tersebut?

Mengapa BCA menyatakan transaksi sah setelah sistem mencatat penggunaan BCA ID dan PIN yang benar, sementara nasabah menyangkal pernah melakukan pembayaran?

Dan sejauh mana OJK perlu memastikan pemeriksaan keamanan digital dilakukan ketika sengketa transaksi perbankan tidak selesai melalui mekanisme pengaduan bank?

Transaksi QRIS Misterius Memicu Sengketa Saldo Nasabah BCA

Kasus ini bermula ketika Bambang Suryadi mendapati saldo rekeningnya berkurang Rp6 juta pada Rabu, (18/03/2026).

Berdasarkan bukti transaksi digital myBCA, dana tersebut tercatat untuk pembayaran QRIS Naya Cepat Topup pukul 13:43:14 WIB.

Transaksi bernomor referensi 9527120260318134309856QRS0371247926 itu tercatat berhasil dan mengurangi saldo rekening Bambang sebesar Rp6 juta.

Bambang sebelumnya mengajukan pengaduan melalui telepon pada Rabu, (18/03/2026), dengan Request ID 1979238184.

Ia juga menyatakan pernah kehilangan dana Rp1 juta melalui transaksi misterius pada awal Februari 2026.

BCA Menilai Transaksi Sah Berdasarkan Sistem dan PIN

Dalam surat bernomor 5919/HBS2-CRM/IV/2026 tertanggal Selasa, (07/04/2026), BCA menyatakan transaksi tercatat sah.

Manajemen BCA menyebut transaksi dilakukan melalui myBCA menggunakan BCA ID dan PIN yang benar berdasarkan data pendukung.

Karena itu, BCA menolak permintaan pengembalian dana yang diajukan Bambang terkait transaksi tersebut.

BCA juga mengingatkan nasabah menjaga kerahasiaan PIN, OTP, nomor kartu, CVV, dan CVC sebagai bagian dari keamanan rekening.

Namun, sengketa tersebut belum menyelesaikan pertanyaan mengenai bagaimana transaksi dapat terjadi tanpa pengakuan pemilik rekening.

CBA Soroti Kelemahan Perlindungan Nasabah dalam Transaksi Digital

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai kasus tersebut memperlihatkan persoalan perlindungan konsumen jasa keuangan.

“Bank selalu menggunakan jawaban klise: ‘PIN benar, maka transaksi sah’,” kata Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA, Jumat, (11/09/2026).

Menurut Uchok, kecocokan PIN belum cukup untuk menjelaskan kemungkinan peretasan, malware, atau pengambilalihan akun secara remote.

Ia menilai bank perlu mempertimbangkan pemeriksaan keamanan internal ketika nasabah menyangkal transaksi yang mengurangi saldonya.

Uchok juga mendesak adanya pemeriksaan forensik digital yang dapat menjelaskan perangkat serta lokasi transaksi secara lebih komprehensif.

OJK Didorong Memperkuat Pengawasan Keamanan Sistem Perbankan

Uchok meminta OJK melakukan investigasi independen terhadap transaksi QRIS yang dipersoalkan Bambang dan memperketat audit forensik digital perbankan.

“OJK ini seperti macan ompong,” ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA, Jumat, (11/09/2026).

Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya mengingatkan nasabah menjaga data pribadi, tetapi juga harus memastikan kepatuhan korporasi terhadap perlindungan konsumen.

Kritik tersebut muncul ketika OJK dan industri perbankan pada Juli 2026 menyepakati penguatan tata kelola teknologi informasi perbankan serta pemberantasan scam.

LAPS SJK Menjadi Opsi Jika Sengketa Tidak Menemukan Kesepakatan

Bambang masih memperjuangkan pengembalian dana Rp6 juta dan mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke LAPS SJK.

OJK menjelaskan LAPS SJK dapat menangani sengketa keperdataan setelah konsumen menempuh pengaduan kepada pelaku usaha jasa keuangan.

Untuk sengketa perbankan hingga Rp500 juta, layanan mediasi klaim kecil dan ritel dapat diberikan tanpa biaya kepada para pihak.

Sepanjang 2025, LAPS SJK menerima 3.515 pengaduan konsumen, meningkat 76 persen dibandingkan 2.688 pengaduan pada 2024.****