950 Dapur MBG Dituding Bermasalah, BGN Tegaskan Penutupan Permanen

Telegraf — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam pengawasan kualitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan kini berada dalam pengawasan ketat dan terancam ditutup secara permanen akibat dugaan ketidakmampuan memenuhi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Kebijakan ini menandai pergeseran fokus BGN dari sekadar akselerasi cakupan program menuju penegakan standar keamanan pangan (food safety) secara ketat di tengah berbagai dinamika operasional.

SLHS sebagai Syarat Mutlak, Bukan Formalitas Administrasi

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat SLHS merupakan variabel penentu (non-negotiable) yang menentukan keberlanjutan operasional setiap dapur MBG. BGN memberikan batas waktu (deadline) ketat hingga 10 Agustus 2026 bagi seluruh SPPG untuk melengkapi sertifikasi tersebut.

“SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak, satu. Jadi kalau sebagus apa pun ternyata secara higienis dan sanitasinya tidak layak, maka harus disuspensi permanen,” tegas Sudaryono saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (07/08/2026).

Penegakan standar binary (layak atau tidak layak sama sekali) ini diambil guna menekan risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan pada anak sekolah penerima manfaat.

Peta Krisis Tata Kelola: Dari Keracunan Hingga Integritas SDM

Ancaman penutupan 950 dapur ini bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari serangkaian tindakan pembenahan sistemik yang tengah dilakukan BGN. Berdasarkan catatan dan evaluasi operasional belakangan ini:

Penyusutan Jumlah SPPG: Sebelumnya, BGN telah mengambil langkah drastis dengan menghentikan operasional 833 SPPG yang dinilai bermasalah, sembari memastikan pasokan makanan bagi siswa dialihkan ke unit lain.

Insiden Kesehatan di Lapangan: Pengetatan standar sanitasi dipicu oleh kasus keracunan makanan, salah satunya di Jayapura yang menyebabkan 219 penerima manfaat MBG harus menjalani perawatan medis.

Pembersihan Internal: Di sisi manajerial, BGN telah memecat 66 Kepala Dapur MBG yang terbukti terlibat tindak pelanggaran hukum dan etika, seperti praktik judi online hingga pungutan liar (pungli).

Realitas Infrastruktur: Sekolah Umum Belum Siap Mandiri

Laporan BGN juga menggarisbawahi kendala struktural di tingkat tapak. Mayoritas fasilitas sekolah umum saat ini dinilai belum layak untuk membangun dapur MBG mandiri karena keterbatasan infrastruktur sanitasi, pasokan air bersih, serta tata kelola pembuangan limbah.

Kondisi ini memaksa BGN untuk sangat bergantung pada jaringan SPPG terpusat, yang pada akhirnya menuntut pengawasan jarak jauh (monitoring dan audit) yang ekstra ketat agar tidak ada celah kelalaian higienitas.

Langkah Mitigasi dan Penjaminan Mutu

Sebagai respons atas serangkaian evaluasi menyeluruh, BGN memberlakukan sejumlah protokol keselamatan baru:

Audit Sanitasi Total: Memverifikasi ketersediaan fasilitas pencucian standar industri, pengelolaan suhu penyimpanan bahan baku, dan higienitas personel dapur.

Penerapan Label Best Before: Setiap porsi makanan MBG kini wajib dilengkapi label batas waktu konsumsi aman guna mencegah konsumsi makanan yang telah mengalami penurunan mutu atau basi.

Fokus Wilayah Prioritas: Mengoptimalkan sekitar 1.700 dapur MBG yang beroperasi di kawasan prioritas penanganan stunting dengan standar mutu yang terus ditingkatkan.

Implikasi Kebijakan

Langkah berani BGN mengeliminasi dapur-dapur bermasalah menunjukkan komitmen bahwa kuantitas porsi tidak boleh mengorbankan keselamatan anak. Tantangan terbesar pemerintah ke depan adalah menjaga keseimbangan antara target percepatan distribusi MBG secara nasional dan konsistensi penerapan standar kesehatan yang tanpa toleransi.