Sabotase Kopdes Dibantah Menkop, 28.626 Manajer Direkrut dan Penempatan Agrinas Mulai 25 September 2026

EKSPRESPOST.COM – Mengapa 28.626 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah direkrut tetapi penempatan belum sepenuhnya berjalan?

Apa yang membuat Agrinas sampai menduga adanya sabotase struktural?

Dan apakah terbitnya Perpres tata kelola akan mengubah ritme operasional Kopdes dalam beberapa pekan ke depan?

Polemik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini bergeser dari perekrutan menuju persoalan penempatan manajer dan kesiapan operasional.

Kementerian Koperasi menyebut 28.626 manajer telah direkrut, sedangkan 17.288 KDKMP ditargetkan segera beroperasi setelah melewati sejumlah tahapan.

Di tengah proses tersebut, muncul tudingan dari Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengenai dugaan sabotase.

Rekrutmen Manajer Sudah Berjalan Tetapi Penempatan Belum Rampung

Pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 30.000 manajer KDKMP ditempatkan mulai Agustus 2026 setelah menyelesaikan pelatihan.

Pada Juli 2026, Ferry Juliantono menyebut penempatan dilakukan bertahap mengikuti kesiapan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung koperasi.

Perkembangan terbaru menunjukkan jumlah manajer yang telah direkrut mencapai 28.626 orang.

Namun, proses penempatan belum sepenuhnya berlangsung sehingga menjadi sorotan Agrinas sebagai pihak yang akan menempatkan manajer tersebut.

Joao menyatakan Agrinas siap menyerap sekitar 13.000 hingga 15.000 manajer KDKMP untuk ditempatkan.

Ia mempertanyakan alasan proses tersebut belum berjalan meskipun menurutnya persoalan penempatan dapat segera dilakukan.

Joao Sebut Ada Dugaan Sabotase dalam Proses Penempatan

Joao menyampaikan dugaan sabotase melalui unggahan Instagram resminya pada Selasa (15/9/2026).

Ia menyebut kewenangan penempatan berada pada Kementerian Koperasi dan Badan Pengaturan BUMN.

“Masalahnya cuman hanya menempatkan orang kok susah sekali gitu, kayak saya nggak habis pikir gitu, itu ada apa?” ujar Joao.

Joao kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk dugaan sabotase struktural terhadap pelaksanaan program pemerintah.

“Ini adalah bentuk-bentuk sabotase gitu secara struktural gitu, karena tidak ingin melihat program Presiden yang sangat bagus ini bisa berjalan gitu,” katanya.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat bantahan langsung dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Ferry Bantah Sabotase dan Jelaskan Persoalan Perpres Tata Kelola

Ferry mengatakan keterlambatan penempatan bukan disebabkan sabotase, melainkan proses administratif yang menunggu Perpres tata kelola KDKMP.

“Jadi isu itu enggak ada, kemarin sama sekali kita bukan menyabotase, tapi karena memang semata-mata menunggu peraturan presidennya keluar,” kata Ferry.

Menurut Ferry, Perpres tersebut juga mengatur besaran gaji dan tunjangan sehingga menjadi dasar sebelum SK pengangkatan manajer diterbitkan.

Ia menyebut Perpres telah keluar dan SK pengangkatan ditargetkan terbit dalam satu hingga dua hari.

Ferry mengatakan SK tersebut akan mencakup pengangkatan manajer beserta besaran gaji, tunjangan, dan ketentuan terkait lainnya.

17.288 KDKMP Ditargetkan Operasional Akhir September

Persoalan manajer menjadi semakin penting karena Kementerian Koperasi kini menargetkan 17.288 KDKMP beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Sebanyak 17.288 koperasi tersebut telah memiliki bangunan gudang, gerai, serta perlengkapan berdasarkan data Agrinas yang masih menjalani verifikasi dan validasi.

Sebanyak 7.028 koperasi lainnya sedang menjalani proses verifikasi dan validasi melalui tim di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota.

Hasil verifikasi kemudian direviu BPKP sebelum menjadi dasar pembayaran pemerintah kepada bank Himbara dan proses serah terima bangunan kepada desa.

Ferry menyebut manajer yang SK-nya telah diterbitkan dapat langsung ditempatkan Agrinas pada koperasi yang telah siap.

“Karena SK-nya sudah ada, langsung bisa ditempatkan oleh Agrinas ke 17.288 koperasi tersebut,” ujar Ferry.

Status PKWT dan Pembiayaan Gaji Menjadi Bagian Regulasi

Manajer KDKMP nantinya berstatus PKWT sebagai pegawai Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun.

Ferry sebelumnya menjelaskan pemerintah menanggung gaji manajer melalui APBN selama dua tahun pertama operasional koperasi.

Setelah dua tahun, pembiayaan gaji diharapkan berasal dari pendapatan koperasi yang telah beroperasi secara mandiri.

Dengan Perpres tata kelola dan SK pengangkatan sebagai tahapan berikutnya, pemerintah kini mengarahkan perhatian pada percepatan penempatan manajer.

Keberhasilan tahap tersebut akan berkaitan dengan target operasional 17.288 KDKMP dan ambisi pemerintah memperluas operasional koperasi hingga 30.000 unit.****